Menurutnya, disini, pemerintah bukan menunda-nunda untuk pembebasan lahan, namun memang dalam perjalannya tak sedikit menghadapi kendala dilapangan, mulai dari lahan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat sah, hingga luasan tanah tidak sesuai dengan surat yang ada sehingga harus diukur ulang oleh BPN.
"Itu sebagian kendala yang menjadikan pembebasan lahan itu lama. Padahal anggaran sudah ada tinggal dibayarkan saja," ungkap Rudi.
Tak hanya itu, kata dia banyak dari mereka tidak mengerti untuk hal administrasi yakni segala macam bentuk surat-surat keabsahan suatu bangunan dan tanah jika akan dibebaskan, hal ini untuk memperjelas apakah kepemilikannya benar adanya atau tidak.
Kenapa harus sedetail itu, karena kata dia tujuannya untuk mengantisipasi para spekulan maupun biong tanah yang memang biasa merajai jika ada pembebasan lahan di sutau wilayah. Dengan detail seperti itu, dipastikan pemilik langsung yang turun, dan sudah diberitahukan kepada kepala desa dan camatnya untuk mengawal warganya yang terkena pembebasan.
"Jangan sampai nantinya ditunggangi oleh biong, sehingga harga tanah sangat tinggi," imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk ketentuan harga tanah itu semua ditetapkan oleh tim apresial, sebagai lembaga independen. Alhasil, pemerintah maupun warga tidak bisa dengan seenaknya menentukan harga tanah.
"Ini semua untuk kepentingan masyarakat sehingga negara dalam hal ini kementrian PU melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan tol Bocimi, tujuannya agar kemacetan dapat terurai," terang mantan Camat Cibinong ini.
Sementara itu, terkait harga tanah yang selisihnya ditanggung pemerintah, ditegaskannya, tidak ada hal seperti itu, jikapun terjadi pemerintah anggarannya dari mana. Karena semua itu sudah jadi satu dari pemerintah pusat untuk biaya pembebasan lahan.
"Untuk harga memang berbeda, baik itu tanaha, bangunan hingga tanaman," tambah Rudi.
Saat ini dari jumlah 11 desa yang terkena pembebasan di kabupaten Bogor sudah 53,64 persen yang sudah dibebaskan atau sebanyak 627 bidang dengan luas 387,764 meter persegi.
Dengan hasil ini, pihaknya akan melakukan evaluasi dan melakukan ekspos kepada bupati mengenai pembebasan lahan tersebut.
Pembangunan Jembatan Belum Jelas
Melihat kondisi jalur bocimi saat ini memang suguh miris, dimana hampir disepanjang jalan rusak parah, ditambah dengan jembatan butawereng yang ambrol, sehingga untuk sementara jembatan yang dipakai seadanya hanya bisa dilewati secara bergantian oleh kendaraan.
Alhasil kondisi itu menimbulkan kemacetan panjang berkilo-kilometer, sehingga tak jarang banyak dikeluhakn oleh pengendara terutama para supir truk ketika akan melintas jembatan caringin tersebut.
"Banyak waktu terbuang disana karena harus mengantri ketika akan melintas di jembatan. Seharusnya pemerintah bisa secepatnya memperbaiki jembatan ini," ungkap salah satu supir truk Yuhendi, kemarin.
Pembangunan jembatan sepanjang 45 meter ini makin tidak jelas, Jembatan yang mendapatkan dana dari PU Pusat dan PT. Aqua tidak mendapatkan perhatian yang disebabkan belum keluarnya gambar dari desain jembatan tersebut,
"Kemarin ketika tim pemantau datang dan mengecek kondisi jembatan sudah ditanyakan akan tetapi kata mereka tinggal menunggu desain gambar dari PU pusat," ujar salah satu pekerja jembatan Ule (40).
Tindakan dari PU Pusat dalam pembangunan jembatan ini hanya sekedar memantau keadaan jembatan tersebut, "Seminggu sekali mereka (Pegawai PU,red) kesini untuk mengecek kondisi jembatan dan mengganti baut apabila ada yang patah juga mengganti papan agar jembatan tersebut tidak ambruk," bebernya.
Selama pembuatan, jembatan Caringin ini sudah dua kali jebol, diakibatkan tonase kendaraan yang melebihi kapasitas. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di jalur Bocimi tersebut dikarenakan ketika akan menuju jembatan banyak para pengendara yang menerobos barisan sehingga menambah antrian,
"Selama tidak ada pekerjaan melanjutkan jembatan, kami para pekerja membantu mengatur arus lalu lintas karena pihak polisi hanya turun ketika kemacetan sudah parah," pungkasnya. (rul)