Seperti diketahui, Ratu Atut Chosiyah memang sudah berakhir karir politiknya seiring dengan putusan MA yang selain menjatuhkan vonis 7 tahun pidana kurungan juga mencabut hak politik gubernur wanita pertama di Indonesia tersebut.

Namun, kekuatan politik keluarganya belum berakhir bahkan justru semakin menguat dengan dukungan sejumlah partai. Pada gelaran pilkada serentak nanti setidaknya terdapat adik, ipar, dan menantu Ratu Atut Chosiyah yang akan 'manggung' dengan dukungan mayoritas partai.

Ratu Tatu Chasanah yang merupakan adik Atut akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Serang didampingi Panji Tirtayasa didukung oleh delapan partai yaitu Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, Nasdem, PPP, dan Demokrat.

Sedangkan Airin Rachmi Diany, ipar Ratu Atut atau istri dari Tb. Chaeri Wardhana alias Wawan, akan kembali berpasangan dengan Benyamin Davnie untuk maju di pilkada Kota Tangsel. Pasangan ini didukung oleh enam partai yakni Golkar, PKS, PKB, PAN, NasDem, dan PPP.

Sementara itu, ada juga menantu Ratu Atut, Tanto Warsono Arban yang merupakan suami dari anak kedua Ratu Atut, Andiara Aprilia Hikmat maju sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang yang mendampingi Irna Narulita, anggota DPR dan istri mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah.

Pasangan Irna-Tanto mendapatkan dukungan dari PKB, Nasdem, PKS, PBB, PAN, Hanura dan Gerindra selain dari PPP dan Golkar sebagai partai asal kedua politisi ini namun justru didiskualifikasi KPU Pandeglang.

Kendati demikian, keluarga Atut enggan disebut bahwa keterlibatan keluarganya dalam pesta demokrasi Pilkada serentak sebagai munculnya kembali Politik Dinasti di Tanah Jawara.

"Saya berulang kali jika ditanya dinasti, saya tidak mengerti dinasti. Karena dinasti itu sebuah kerajaan dan mahkota itu diberikan dari raja kepada pangeran selanjutnya. Sedangkan kami disini mengikuti pesta demokrasi," tutur Ratu Tatu Chasanah, Selasa (28/7/2015).

Wanita yang sering disebut sebagai Srikandi Banten tersebut menjelaskan bahwa keluarganya tidak pernah melanggar aturan apapun agar menjadi pemimpin di daerah.

"Kami tidak pernah melanggar dan partai-partai di Provinsi Banten mendukung kami, meminta kami untuk maju dalam Pilkada. Di sebelah mana salahnya? Tolong sampaikan kepada saya dan keluarga," keluhnya.

Menurut Tatu, jika keluarganya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat Banten, maka pihaknya akan menjuarai Pilkada serentak. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pilkada kepada penyelenggara (KPU) dan masyarakat.

"Partai mengusung kami untuk maju. Tapi menang kalah rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih. Saya dan keluarga nanti akan mempertaruhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, untuk mendapatkan amanah dari masyarakat. Jadi kami bertarung pun belum tentu menang. Jadi terserah masyarakat yang menilai. Mau memilih kami atau tidak," tegasnya.

Sementara Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), dan Pendiri Sekolah Antikorupsi Tangerang Aru Wijayanto, situasi saat ini menunjukkan bahwa sebagian parpol masih menempatkan proses demokrasi sebagai sebuah upaya mengolah kebenaran politik di antara mereka yang berkonsensus saja.

Akhirnya, proses demokrasi diubah teksturnya bukan lagi sebagai sebuah ruang kontestasi ide, gagasan, program, dan ideologi, melainkan sebagai pasar transaksi jual-beli kepentingan individu, kekerabatan, dan kelompok.

Mestinya parpol memberikan 'sanksi sosial' dengan menolak proses pengajuannya sebagai calon kandidat Wali Kota. Tapi, alih-alih memberikan sanksi sosial, justru mereka beramai-ramai mengusungnya kembali. Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah parpol mengusung keluarga Atut Chosiyah seolah-olah dibuat "satu paket" sekaligus untuk tiga ajang Pilkada, di antaranya Kota Tangsel, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.