Surat pembatalan/dan atau pengunduran jadwal pelaksanaan Musorkot IV KONI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut disampaikan kepada seluruh Pengurus Cabang Olahraga, persis satu hari menjelang dilaksanakannya agenda yang sudah ditentukan dan undangan pun sudah diterima oleh para pihak.

Pembatalan/dan atau pengunduran agenda Musorkot IV tanpa batas waktu sebagaimana tersurat menyebutkan alasannya, bahwa Sehubungan dengan Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Nomor : 400.4.3.1/5656/Dispora/2025 Perihal : Pemberitahuan Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Kota Tangsel, tertanggal 03 Desember 2025, pada acara Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) IV KONI Kota Tangerang Selatan menyebabkan acara Musyawarah Olahraga Kota
(MUSORKOT) IV KONI Kota Tangerang Selatan yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 05 – 06 Desember 2025 di Hotel Arosa – Jakarta Selatan ditunda pelaksanaanya sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Surat pembatalan/dan atau penundaan agenda tersebut tentunya menjadi sebuah keanehan alias keajaiban. Bahwa, dalam hal ikhwan Kepala Daerah berhalangan hadir, maka sebagaimana biasa dilakukan disposisi atau mandat kepada struktural di bawahnya.

“Biasanya, Walikota juga gak hadir, acara jalan terus. Ada Wakil Walikota, Sekda, Asda, Kadispora, Kepala-Kepala Bidang yang bisa terima disposisi. Memangnya pejabat Pemkot hilang semua,” ungkap anggota KONI Kota Tangsel yang telah menerima undangan Musorkot IV Kota Tangsel. (Zal)

The post Aneh bin Ajaib, Wali Kota Tidak Bisa Hadir, Musorkot KONI Tangsel Ditunda appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan Coffee Morning itu dihadiri juga oleh jajaran Komisi I DPRD Kota Tangsel, serta hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Wanto Sugito dan M Yusuf.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Wanto Sugito, meminta pers berperan aktif untuk bersama-sama mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel Tahun 2025, sebesar Rp 4,8 triliun.

Menurutnya, duit rakyat yang dikelola oleh Pemkot Tangsel, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel.

“APBD tahun 2025 sudah diketuk palu Rp 4,8 triliun, agar nanti Pemkot Tangsel melakukan serapan anggaran, tidak hanya diawasi oleh legislatif, tapi insan pers juga mempunyai ruang disana, agar anggaran yang dikelola Pemkot Tangsel tepat sasaran,” kata Wanto saat berlangsungnya Coffee Morning bersama Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan DPRD Kota Tangsel, di Ruang Aspirasi DPRD Tangsel, Senin (18/11/2024).

Wanto menegaskan, peran pers dalam mengawasi anggaran di pemerintahan atau eksekutif, merupakan bagian dari semangat reformasi birokrasi. Politisi PDI Perjuangan itu juga menginginkan dalam hal monitoring dan pengawasan dapat berkolaborasi dengan pers.

“Fungsi legislatif inikan sifatnya mengawasi dan mengusulkan anggaran. Nah, untuk mendorong akselerasi pelayanan publik, tanggungjawabnya melibatkan seluruh instrumen sosial, tidak hanya legislatif dan akademisi, tapi juga insan pers punya kapasitas dan positioning yang sangat penting untuk sama-sama mendorong pelayanan publik di Tangsel semakin meningkat,” jelas Wanto.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar menjelaskan, bahwa pengawasan dilakukan dengan rutin melalui rapat koordinasi dengan pemerintah kota membahas kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

Dalam kegiatan ini, Komisi I merekomendasikan implementasi pelayanan publik berbasis digital, penerapan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan, dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi serta proyek pembangunan.

Selain itu, pemerintah diminta membuka akses pengaduan melalui platform digital agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan mudah.

“PR ini selalu ada, oleh sebab itu kita harapkan terjadinya kolaborasi antara insan pers dengan legislatif bisa berkontribusi mengoptimalkan kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja positif. Yaitu akselerasi badan publiknya, birokrasi di Tangerang Selatan semakin berdampak,” ujar Ledy.

Ledy menjelaskan, pengawasan juga dilakukan pada program – program pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Hal ini dilakukan agar semua program pemerintah berjalan sesuai aturan.

“Komisi I juga melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan,” pungkasnya. (Adv)

The post Dalam Kegiatan Coffee Morning, DPRD Tangsel Ajak Pers Ikut Awasi APBD Tangsel 2025 appeared first on Detaktangsel.com.