Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.

“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.

Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.

“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.

Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.

“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.

Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.

“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.

Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.

Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.

Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.

“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.

“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.

Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.

“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.

Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.

“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.

Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.

“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.

Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.

“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.

Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.

“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)

The post Kadispora Tangsel Mundur, Pilar Saga Pastikan Persiapan Porprov Banten Tetap Jalan appeared first on Detaktangsel.com.

Pasalnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut diduga masih berlangsung meski sebelumnya telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel.

Pantauan redaksi pada Rabu, 30 September 2026, menunjukkan sejumlah aktivitas pekerjaan masih terlihat di area pembangunan Pool Taksi Green. Beberapa kendaraan alat berat juga tampak berada di lokasi dan digunakan untuk menunjang pekerjaan.

Sejumlah pekerja terlihat berjibaku melakukan aktivitas pembangunan di kawasan yang beralamat di Jalan Maruga tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena bangunan tersebut sebelumnya telah disegel oleh Satpol PP Tangsel terkait persoalan perizinan. Salah satu izin yang menjadi sorotan yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dengan masih adanya aktivitas pekerjaan setelah penyegelan, muncul pertanyaan mengenai pengawasan terhadap bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Sudah Disegel Satpol PP Tangsel

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Satpol PP telah melakukan penyegelan terhadap bangunan di area rencana Pool Taksi Green di Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.

Penyegelan dilakukan pada Rabu siang, 16 September 2026, sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah pihak terkait perizinan bangunan. Namun penyegelan hanya dilakukan bangunan di dalam proyek, mestinya disegel keseluruhan oleh Satpol PP.

Sidak tersebut berkaitan dengan pemanfaatan bangunan gedung di atas lahan dengan luas keseluruhan mencapai 40.336 meter persegi.

Langkah penyegelan menjadi bagian dari tindakan pemerintah daerah terhadap persoalan perizinan bangunan di lokasi tersebut.

Namun, dua pekan setelah penyegelan, aktivitas pekerjaan kembali terlihat. Alat berat dan sejumlah pekerja masih berada di area Pool Taksi Green pada Rabu, 30 September 2026.

Aturan PBG di Tangsel

Persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Perda tersebut menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Tangerang Selatan, termasuk ketentuan mengenai PBG.

Regulasi tersebut tercatat dalam basis data peraturan resmi JDIH BPK dan mencabut peraturan daerah sebelumnya yang mengatur mengenai bangunan gedung.

Aktivitas pembangunan yang masih terlihat setelah penyegelan kini menjadi perhatian, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tindak lanjut pengawasan Pemerintah Kota Tangsel.

Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi masih menulusuri dan memantau aktivitas proyek Pool Taksi Green milik PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia.

The post Segel Terpasang, Kok Proyek Tetap Jalan? Pool Taksi Maruga Tangsel Jadi Sorotan appeared first on Detaktangsel.com.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam jawaban tersebut, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemacetan, banjir, pengelolaan sampah hingga pemberdayaan UMKM.

Menanggapi masukan terkait PAD, Benyamin mengatakan Pemkot Tangsel akan terus melakukan optimalisasi penerimaan dengan memperbarui basis data, memperluas digitalisasi pembayaran, memanfaatkan aset daerah serta meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah tidak hanya mengandalkan peningkatan beban pajak maupun retribusi, tetapi juga memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diarahkan melalui peningkatan beban terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi, tetapi dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak berdasarkan potensi yang terukur,” kata Benyamin.

Benyamin juga menjelaskan penyesuaian target retribusi daerah, khususnya pelayanan persampahan. Menurutnya, penurunan proyeksi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap potensi dan realisasi masing-masing sumber penerimaan agar target APBD tetap realistis.

Untuk memperkuat penerimaan dari sektor pajak, Pemkot Tangsel akan mengoptimalkan integrasi basis data, pengawasan transaksi digital, pemetaan wajib pajak serta penggunaan perangkat seperti tapping box pada sektor strategis.

Sementara terkait belanja pegawai, Benyamin menjelaskan alokasi dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar Rp1,87 triliun. Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya anggaran tersebut adalah penyesuaian kebutuhan aparatur dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sebagai strategi dan target penyesuaian belanja pegawai, kami akan melakukan penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian komponen belanja secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memenuhi hak normatif aparatur dan menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pada sektor pendidikan, Pemkot Tangsel mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20,14 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi, bantuan pendidikan, beasiswa serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Benyamin menyebut sejumlah target pendidikan pada 2027, antara lain Rata-Rata Lama Sekolah 12,34 tahun dan Harapan Lama Sekolah 15,58 tahun. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP.

Untuk bidang kesehatan, pemerintah daerah memastikan penguatan layanan dasar, ketersediaan obat, jaminan kesehatan masyarakat serta layanan kedaruratan. Program Cek Kesehatan Gratis dan layanan PSC 119 Tangsel juga menjadi bagian dari strategi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Untuk kedaruratan medis warga, kami mengandalkan respons cepat armada PSC 119 Tangsel yang menyiagakan ambulans advance, ambulans transport, hingga ambulans motor di titik-titik strategis,” ungkap Benyamin.

Persoalan banjir dan genangan juga mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Pemkot Tangsel menyiapkan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan 21 polder atau kolam retensi serta 145 stasiun pompa, normalisasi sungai sepanjang 13,5 kilometer, pembangunan kolam retensi dan pemeliharaan drainase.

Benyamin mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika genangan terjadi, tetapi melalui pemeliharaan infrastruktur dan kesiapsiagaan sebelum musim hujan.

Sementara untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Tangsel menyiapkan sejumlah program berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan serta peningkatan keselamatan pengguna jalan. Dalam Raperda APBD 2027, alokasi penyediaan perlengkapan jalan mencapai Rp1,31 miliar dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas sekitar Rp1,05 miliar.

Selain itu, anggaran sekitar Rp1,60 miliar dialokasikan untuk mendukung pengadaan dan pemasangan marka jalan, Zona Selamat Sekolah, rambu lalu lintas, pemeliharaan sistem transportasi cerdas serta sejumlah kebutuhan keselamatan lalu lintas.

Dalam sektor lingkungan, Pemkot Tangsel menargetkan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Strateginya mencakup pemilahan dan pengolahan melalui TPS3R, bank sampah, kerja sama pengelolaan sampah dengan TPA Cilowong serta dukungan terhadap pengembangan fasilitas pengolahan sampah.

Benyamin juga menjelaskan anggaran infrastruktur pelayanan publik dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar 45,85 persen. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk jalan, drainase, jembatan, pengendalian banjir, fasilitas publik serta kebutuhan infrastruktur dasar.

Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah akan memanfaatkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), memperkuat perlindungan sosial, memperluas akses kesehatan, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan.

Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pelatihan usaha, perluasan pemasaran produk UMKM, fasilitasi permodalan, sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), digitalisasi usaha hingga penguatan rantai pasok.

Terkait pembiayaan daerah, Benyamin menjelaskan penerimaan pembiayaan dalam Raperda APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp383,26 miliar. Dana tersebut terutama berasal dari estimasi SiLPA dan akan digunakan untuk menopang pembiayaan program yang telah direncanakan. Angka tersebut juga telah tercantum dalam rancangan APBD 2027 yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD.

Benyamin menegaskan, penggunaan SiLPA definitif akan disesuaikan setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2026 diterbitkan dan pembahasan perubahan APBD 2027 dilakukan.

Menutup jawabannya, Benyamin memastikan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027. Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan setiap rupiah anggaran ini agar dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Dra)

The post Benyamin Jawab Sorotan Fraksi soal RAPBD 2027 Tangsel, dari PAD hingga Banjir appeared first on Detaktangsel.com.

Dugaan tersebut disebut berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 SD hingga memasuki jenjang SMP. Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi dalam rentang 2023 hingga 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kasus tersebut. Ia menilai lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang.

“Yang pertama tentu saja kami turut prihatin atas kembali terjadinya dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kami prihatin juga terhadap korban anak yang memiliki luka mendalam,” kata Ricky di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (28/9/2026).

Ricky mengatakan, DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel terkait penanganan korban.

Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan kasus tersebut. Pendampingan psikologis dan pemulihan kondisi korban juga dinilai penting agar proses penanganan tidak semakin membebani anak.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangsel atau P3P2KB Kota Tangsel untuk menangani kasus ini, dalam arti untuk perlindungan korban, traumatic healing dan seterusnya,” ujarnya.

Selain memastikan perlindungan terhadap korban, Ricky meminta adanya investigasi yang dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan kemungkinan adanya informasi lain yang belum terungkap dalam penanganan kasus tersebut.

“Kita minta juga ada investigasi, pendataan, mungkin ada korban lainnya yang mungkin belum terungkap. Makanya kita sudah minta ini diinvestigasi lebih mendalam,” tegasnya.

Ia juga mendorong dilakukannya penyaringan dan penelusuran di lingkungan yang berkaitan dengan pihak terlapor. Menurut Ricky, upaya tersebut penting untuk memastikan tidak ada anak lain yang berpotensi menjadi korban.

“Kita juga minta untuk dilakukan screening, bukan cuma kemudian pada lingkungannya, tetapi juga pada tempat lingkungan rumahnya, apakah ada korban lain,” katanya.

Ricky menegaskan, proses investigasi tidak semestinya hanya berfokus pada lingkungan sekolah. Penelusuran informasi di lingkungan sekitar juga diperlukan apabila berkaitan dengan upaya mengungkap fakta secara menyeluruh.

“Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi juga di sekitar rumah pelaku. Maka investigasi ini sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Tangsel juga meminta pihak sekolah mengambil langkah tegas terhadap guru yang dilaporkan. Ricky menyebut pihak sekolah telah menyampaikan bahwa guru tersebut dinonaktifkan dari kegiatan di sekolah.

“Kami juga meminta kepada pihak sekolah, dan sekolah sudah memberikan jawaban tegas bahwa guru itu sudah dinonaktifkan dari sekolah,” tutur Ricky.

Ricky berharap proses hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah nantinya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai penanganan yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan mencegah kejadian serupa.

“Saya harap harus dihukum berat. Dalam hal ini dampaknya bukan hanya kasusnya saja, karena dampaknya bisa meluas,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat maupun pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan kasus tersebut untuk menyampaikannya kepada petugas yang menangani perkara. Informasi tambahan dinilai dapat membantu proses investigasi selama disampaikan melalui jalur yang tepat.

“Kita minta semua pihak, apabila ada informasi baru dalam investigasi ini agar segera diberikan kepada petugas yang sedang bekerja,” ucapnya.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel, Ricky meminta agar proses seleksi dan pengawasan terhadap tenaga pendidik diperkuat. Ia juga mendorong sekolah di bawah kewenangan Dindikbud meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi kekerasan seksual.

“Kepada Dindikbud Kota Tangsel untuk seleksi ketat, kepada seluruh sekolah di bawah kewenangan Dindikbud untuk dilakukan screening kepada guru yang mungkin berpotensi terjadinya kekerasan seksual di lain waktu dan di lain tempat,” jelasnya.

Menurut Ricky, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada saat proses rekrutmen tenaga pendidik. Sekolah juga perlu memahami karakter dan perilaku tenaga pendidik serta membangun batasan interaksi yang sehat antara guru dan peserta didik.

“Harusnya juga sekolah harus bisa memantau dan melihat bagaimana karakter guru. Harus ada batasan kedekatan murid dengan guru, kedekatan murid dengan murid, kedekatan guru dengan guru,” katanya.

Ricky berharap seluruh pihak ikut membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat di lingkungan pendidikan. Ia juga meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap kepada semua pihak. Kami minta kepada polisi juga tegakkan keadilan seadil-adilnya agar ada efek jera dan ada rasa aman bagi masyarakat, dan bisa menyelamatkan dunia pendidikan di Kota Tangsel,” pungkasnya.

The post DPRD Tangsel Soroti Dugaan Child Grooming di Sekolah, Minta Investigasi Diperluas appeared first on Detaktangsel.com.

Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru pencarian delapan orang kru kapal Arupadhatu I yang hilang sejak 7 September 2026.

Andra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan keluarga para kru kapal yang hingga kini belum ditemukan.

“Ya, hari ini saya dengan Pak Walikota Tangerang Selatan bersilaturahmi kepada istri atau keluarga dari Pak Donal, salah satu kawan-kawan kita dari jurnalis yang sampai hari ini, sejak tanggal 7 September sampai dengan hari ini belum ditemukan,” ujar Andra.

Ia mengatakan, saat berada di posko SAR, dirinya telah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan memberikan informasi setiap perkembangan terbaru terkait pencarian.

Andra juga menjelaskan perkembangan penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Saat itu, tim belum dapat memastikan keterkaitan jenazah tersebut dengan kapal Arupadhatu I.

Menurut Andra, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Pemeriksaan meliputi sidik jari, pembanding gigi, hingga pemeriksaan DNA.

“Hasil DNA, jenazah yang ditemukan di Enggano, Bengkulu Utara tersebut identik dengan Pak Suratman, salah satu atau ABK yang ada di kapal tersebut. Dan itu identik dengan Tuan Yayat, sampel DNA-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Andra menyebut tujuh kru lainnya hingga Jumat (25/9/2026) belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan mereka.

Ia juga menyampaikan adanya penemuan jenazah di sekitar perairan Mukomuko, Bengkulu. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut tidak identik dengan kru Arupadhatu I.

Andra mengatakan, dirinya bersama Benyamin akan terus mendampingi keluarga para kru kapal yang hilang.

“Saya dengan Pak Walikota nanti kita akan mendampingi terus apa yang diperlukan oleh Ibu,” ujarnya.

Operasi SAR Resmi Dihentikan

Terkait harapan keluarga agar proses pencarian kembali berlanjut, Andra menjelaskan operasi gabungan pencarian dan pertolongan Arupadhatu I telah dihentikan secara resmi.

Ia mengatakan, tim SAR melakukan pencarian hingga hari ke-10 setelah mendapat perpanjangan waktu atas permintaan keluarga.

“Penemuan jenazah itu adalah hari keenam kejadian atau hari kelima pencarian. Nah, pencarian terus dilakukan sampai dengan hari ke-10,” ujarnya.

Andra menjelaskan, Undang-Undang SAR mengatur proses pencarian dan pertolongan selama tujuh hari. Pemerintah dapat memperpanjang proses tersebut atas permintaan keluarga atau kepala daerah setempat.

“Atas permintaan keluarga, maka kita minta untuk diperpanjang,” ujarnya.

Namun, setelah perpanjangan operasi dan pengerahan personel, tim belum menemukan titik terang maupun petunjuk baru mengenai keberadaan kru lainnya.

“Dengan berat hati, operasi gabungan pencarian dan pertolongan kejadian Arupadhatu I ini dihentikan secara resmi,” ujarnya.

Meski operasi gabungan telah berhenti, Andra memastikan tindak lanjut terhadap informasi baru tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan broadcast serta komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di jalur pencarian. Jangkauan komunikasi tersebut juga diperluas hingga wilayah Bengkulu.

“Jadi operasionalnya memang sudah dihentikan, tapi terkait dengan tindak lanjut setiap informasi itu dilakukan. Makanya ini salah satunya, informasi yang kita dapat, kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Bahas Pendampingan Keluarga

Andra juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas dukungan bagi keluarga para kru kapal yang hilang, termasuk kebutuhan pendidikan anak.

Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah keluarga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung.

“Saya keliling ini salah satu dalam rangka itulah. Saya keliling tapi saya mungkin enggak perlu sampaikan di sini. Tapi intinya seluruh keluarga dari delapan orang ini kami masih keep in touch, masih tersambung,” ujarnya.

Andra menyebut keluarga juga menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya membantu kebutuhan keluarga tersebut.

“Tadi juga dengan istrinya Pak Dahus, anak mereka tiga, paling besar 9 tahun, paling kecil 6 tahun, usia masih SD. Ya, pertama pendampingan untuk jiwa, mental dan sebagainya itu dilakukan,” ujarnya.

Selain pendampingan mental, pemerintah juga membicarakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi keluarga para kru kapal.

“Kedua, tentunya kita bicarakan juga soal lain-lain yang kemudian untuk menghormati,” ujarnya.

The post Benyamin Davnie Dampingi Andra Soni Temui Keluarga Jurnalis Arupadhatu I di Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Angka tersebut meningkat 14 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang hanya mencatat dua kejadian kebakaran akibat pembakaran sampah. Kasus kebakaran akibat pembakaran sampah menjadi penyebab kebakaran terbanyak kedua di Tangsel setelah korsleting listrik.

Lonjakan kasus kebakaran ini pun tak luput dari perhatian Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan. Dia mengatakan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan sangat berbahaya karena api dapat dengan mudah merambat ke permukiman warga.

“Pembakaran sampah ini bukan hal yang sepele. Ini berbahaya betul,” kata Pilar di Gedung DPRD Tangsel, dikutip Rabu ini (23/9/2026).

Menurut Pilar, pembakaran sampah tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, tetapi juga berpotensi menimbulkan polusi udara serta kerugian materiil.

Pemkot Tangsel meminta masyarakat tidak membiarkan kebiasaan tersebut terus berlangsung. Warga diminta berani melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pembakaran sampah di lingkungan sekitar.

Pilar mengatakan, salah satu kendala penanganan di lapangan adalah warga yang enggan memberikan informasi mengenai pelaku pembakaran sampah.

“Ketika kita tanya ke masyarakat sekitar, tidak ada yang memberitahu itu siapa yang membakar. Maka dari itu, kami mohon warga masyarakat apabila memang ada pelaku pembakaran ini, beritahu kepada kami,” ujarnya.

Ia memastikan Pemkot Tangsel akan menjaga kerahasiaan identitas warga yang melaporkan aktivitas pembakaran sampah.

Jika imbauan dan pembinaan melalui pengurus RT dan RW tidak diindahkan, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil langkah lebih tegas.

Sebagai upaya jangka panjang mengurangi kebiasaan masyarakat membakar sampah, Pemkot Tangsel tengah mendorong penyelesaian fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis insinerator yang ditargetkan selesai pada 2027.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dari seluruh wilayah Tangsel.

Selain PSEL, Pemkot Tangsel juga menambah armada pengangkut sampah serta mengembangkan pengolahan sampah terpadu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah sehingga tidak lagi dilakukan dengan cara dibakar.

Pilar berharap persoalan pembakaran sampah dapat dihentikan melalui kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Ayolah, kita bersama-sama sadari bahwa ini berbahaya dan merugikan orang-orang lain,” pungkasnya. (Dra)

The post Kasus Kebakaran Karena Bakar Sampah Meningkat Tajam, Pemkot Tangsel Siapkan Langkah Tegas appeared first on Detaktangsel.com.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengatakan progres pembangunan infrastruktur saat ini berada di kisaran 40 hingga 50 persen berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya sekitar satu bulan lalu.

“Kalau persentasenya nanti coba saya tanyakan ke dinas terkait. Kalau terakhir saya baru mendapatkan informasi satu bulan yang lalu itu sekitar 40-50 persen,” kata Pilar ditemui di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, waktu tiga bulan ke depan harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih saat ini belum memasuki musim hujan yang dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah pekerjaan konstruksi.

“Tapi saya rasa dengan tiga bulan ini, apalagi sekarang belum masuk musim hujan, harusnya bisa dipercepat. Saya minta dengan dinas terkait, tapi dengan catatan, cepat boleh tapi dilakukan dengan benar. Jangan sampai cepat tapi enggak benar secara teknis,” tegasnya.

Pilar meminta seluruh perangkat daerah terkait memanfaatkan sisa waktu musim kemarau untuk mempercepat pekerjaan sebelum memasuki musim hujan.

“Manfaatkan waktu musim kemarau ini sebelum memasuki musim hujan. Itu pesan saya untuk Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan juga Dinas Bangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah program infrastruktur lainnya juga terus berjalan. Untuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), misalnya, program bedah rumah disebutnya sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Kalau Dinas Perkim saya dengar untuk bedah rumah hampir sudah selesai. Untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk penanganan banjir juga itu berjalan sudah cukup masif,” jelas Pilar.

Sementara itu, Pilar menilai pekerjaan yang berada di bawah Dinas Bangunan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Tinggal Dinas Bangunan, tantangannya di tiga bulan ini harus diakselerasi. Tapi saya rasa Insya Allah, mereka sudah punya metodenya masing-masing supaya tidak ada keterlambatan dalam pekerjaan,” katanya.

Pilar juga mengingatkan adanya konsekuensi apabila pekerjaan infrastruktur mengalami keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, termasuk kemungkinan dikenakannya denda kepada penyedia pekerjaan.

“Karena kalau terlambat, kan nanti ada denda. Kan kasihan, kita balikin lagi kepada penyedianya. Nanti kan yang kena denda penyedia. Saya rasa penyedia juga sudah tahu konsekuensi dan risikonya kalau itu sampai terlambat,” ungkapnya.

Ditanya mengenai target penyelesaian pembangunan dalam tiga bulan ke depan, Pilar menegaskan Pemkot Tangsel menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai target.

“Ya harus seratus persen lah, target kita seratus persen. Kalaupun belum tercapai, ya mudah-mudahan itu minor, bukan hal yang berat,” pungkasnya. (Dra)

The post Pembangunan Infrastruktur Tangsel Baru 40-50 Persen, Pilar Ingatkan Batas Waktu dan Denda appeared first on Detaktangsel.com.

Komitmen memperluas pemanfaatan SISGITA ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 58 pemerintah daerah mengikuti proses kerja sama dan replikasi inovasi SISGITA.

Kegiatan yang dilaksanakan di Tangerang Selatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong integrasi data pertanahan dan perpajakan berbasis geospasial sebagai bagian dari transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SISGITA hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan informasi bidang tanah dengan data perpajakan daerah. Melalui keterhubungan data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih terintegrasi untuk mendukung pemetaan, validasi, pemutakhiran data, serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa kolaborasi melalui SISGITA merupakan bentuk nyata sinergi antara sektor pertanahan dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.

“SISGITA menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam mengintegrasikan data pertanahan dengan data perpajakan. Dengan data yang terintegrasi, akurat dan mutakhir, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih baik untuk mendukung pelayanan masyarakat maupun perumusan kebijakan,” ujarnya.

Bagi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, perluasan SISGITA merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendukung transformasi digital pertanahan, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Lanjut, Seto mengungkapkan dengan kolaborasi ini diharapkan terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi geospasial dan pengembangan sistem yang mampu memberikan informasi pertanahan secara semakin komprehensif.

“Semakin banyaknya pemerintah daerah yang mengadopsi dan mereplikasi SISGITA, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu model kolaborasi dalam membangun ekosistem data pertanahan dan perpajakan yang terintegrasi, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan berbasis data,” Pungkasnya. (SI)

The post SISGITA Tangsel Direplikasi 58 Pemerintah Daerah, Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Pajak di Indonesia appeared first on Detaktangsel.com.

Program yang menjadi bagian dari transformasi pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2026 di 17 Kantah sebagai tahap awal. Selanjutnya, pada 24 September 2026, layanan ini diperluas menjadi 24 Kantah Kota/Kabupaten.

Dalam skema tersebut, proses pelayanan dibangun secara terintegrasi melalui tiga tahapan utama. Verifikasi BPHTB oleh pemerintah daerah ditargetkan selesai dalam waktu maksimal tiga hari, pembuatan akta oleh PPAT selama dua hari, sedangkan proses administrasi di Kantor Pertanahan ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian proses ditargetkan dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari kerja.

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hadir di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam rangka sharing session mengenai pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) yang telah berjalan sejak 18 Agustus lalu.

“Kami hadir disini untuk berdiskusi mengenai teknis perintis itu seperti apa dan bagaimana, sebagai upaya untuk memperlancar implementasi sistem di lapangan dan persiapkan kami juga akan melaksanakan Program Perintis ini,” ungkap Ulin Nuha Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa hadirnya layanan Peralihan Hak 10 Hari menjadi momentum untuk membangun pelayanan pertanahan yang semakin terukur, terintegrasi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Perintis ini bukan hanya mengenai kecepatan penyelesaian, tapi juga proses pelayanan yang terukur dari awal sampai akhir. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, PPAT dan tentu kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan,”

“Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian. Ketika persyaratan sudah lengkap dan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kapan prosesnya akan selesai. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan pasti,” tutupnya.

The post Perintis, Transformasi Pelayanan Pertanahan Semakin Dilirik Kantah di Berbagai Daerah appeared first on Detaktangsel.com.

Pelayanan pengukuran terjadwal merupakan program optimalisasi pelayanan yang bertujuan memberikan kepastian waktu pelaksanaan pengukuran, sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa pelayanan pengukuran terjadwal menjadi salah satu langkah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan. Dengan proses yang lebih terencana, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tahapan layanan serta dapat mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Melalui pengukuran terjadwal, kami berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan pengukuran,” jelasnya.

Hal tersebut telah dirasakan oleh Nabila Rahmadhani pemohon langsung yang telah merasakan kemudahan dalam pelayanan pengukuran terjadwal.

“Prosesnya cukup cepat, yg seharusnya 12 hari ternyata di Kantah Tangsel hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk proses terbit peta bidang tanah dari pelayanan pengukuran terjadwal,” Ungkap Nabila.

Lanjut, Fitri mengaku akan melakukan pendaftaran sertipikat pertama kali juga mengatakan bahwa proses yang dilakukan untuk pelayanan pengukuran terjadwal tidak sulit. BPN Tangsel sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus sertipikat sendiri.

“Awalnya Saya pikir akan membutuhkan waktu berbulan – bulan, bahkan bertahun – tahun tapi ternyata tidak. Terima kasih Kementerian ATR/BPN programnya sangat membantu masyarakat awam yang belum pernah mengurus sertipikat tanahnya.” Pungkas Fitri. (SI).

The post Berikan Kepastian Waktu, Pengukuran Terjadwal Kantah Tangsel mendapatkan Respon Positif dari Masyarakat appeared first on Detaktangsel.com.

Pandangan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PKB menjadi salah satu fraksi yang menyoroti perubahan struktur belanja daerah. Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Sudiar, membandingkan postur belanja APBD Perubahan 2026 dengan RAPBD 2027.

Sudiar menyebut total belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp5,247 triliun. Sementara dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,960 triliun.

Dengan demikian, terdapat penurunan belanja sekitar Rp286,8 miliar atau 5,47 persen. Namun, di tengah penurunan total belanja tersebut, Fraksi PKB mencermati adanya kenaikan pada pos belanja operasi.

“Belanja operasi APBD-P 2026 sekitar Rp3,690 triliun, sementara RAPBD 2027 menjadi Rp3,747 triliun, atau meningkat sekitar Rp56,6 miliar,” ujar Sudiar dalam pandangan umum Fraksi PKB di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (23/9/2026).

Menurut Sudiar, kenaikan belanja operasi perlu dijelaskan secara rinci agar dapat diketahui kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi PKB tidak mempersoalkan peningkatan belanja sepanjang memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja operasi mempunyai hubungan yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti sisi pendapatan dan pembiayaan dalam RAPBD 2027. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, menyebut pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,576 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,960 triliun.

Kondisi tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp383,263 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah. Fraksi Demokrat meminta skema pembiayaan tersebut dibuka secara transparan dalam pembahasan RAPBD.

“Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp3,264 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp2,964 triliun,” kata Rizki.

Selain pajak daerah, retribusi daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp167,395 miliar. Fraksi Demokrat mengingatkan agar peningkatan kapasitas fiskal Tangsel tetap berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

“PAD yang tinggi harus dibangun dari ekonomi daerah yang sehat, bukan sekadar dari meningkatnya beban masyarakat,” tegasnya.

Rizki mengatakan, pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak kebijakan penerimaan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan PAD idealnya berjalan beriringan dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

“Kita membutuhkan PAD yang tumbuh karena ekonomi tumbuh. Bukan ekonomi yang dipaksa tumbuh karena target pajak dinaikkan,” ujarnya.

Fraksi Demokrat juga mencermati rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp383,263 miliar yang terutama diarahkan melalui pemanfaatan SiLPA untuk menutup defisit belanja daerah. Fraksi meminta penggunaan sumber pembiayaan tersebut dijelaskan secara terbuka.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBD harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

“Setiap kebijakan dan rencana dalam APBD harus secara tegas mencerminkan tanggung jawab pemerintah kota dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Adi.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan anggaran semata.

“Harapan kami, Rancangan APBD ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi refleksi atas efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Adi menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses pembahasan agar pengelolaan APBD Tangsel dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi dan keadilan sosial.

“APBD harus berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.

The post RAPBD 2027 Tangsel Dibedah Delapan Fraksi, Belanja dan Target PAD Jadi Sorotan appeared first on Detaktangsel.com.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dengan Wali Kota Tangsel terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Mustopa menyampaikan, pembahasan perubahan APBD telah melalui sejumlah tahapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Terima kasih kepada Sekretaris Daerah beserta jajaran TAPD serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel atas kerja sama dalam proses tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Mustopa dalam rapat paripurna.

Menurutnya, dokumen hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menjadi dasar untuk dilaksanakannya persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Tangsel.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Wali Kota Tangsel melalui surat tertanggal 2 September 2026. Dokumen tersebut kemudian secara resmi diterima dalam Rapat Paripurna DPRD pada 3 September 2026.

Selanjutnya, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan serangkaian pembahasan yang meliputi rapat pendahuluan, pembahasan bersama perangkat daerah, hingga finalisasi Raperda. Proses tersebut berlangsung pada 9, 10, 12, 14, 16 dan 17 September 2026.

Dalam pembahasan tersebut, Banggar menyepakati sejumlah alokasi mandatory spending. Belanja pegawai ditetapkan sebesar 29,85 persen, fungsi pendidikan sebesar 20,11 persen, sedangkan fungsi infrastruktur publik mencapai 48,22 persen.

Berdasarkan hasil pembahasan, total Perubahan APBD Tangsel Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp5.250.128.670.463. Angka tersebut mengalami perubahan sebesar Rp3,1 miliar dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD dan meningkat Rp391,03 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan Rp4.771.534.343.204. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.319.562.847.513, pendapatan transfer Rp1.450.971.495.691, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5.250.128.670.463. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3.691.328.878.552, belanja modal Rp1.483.799.201.945, belanja tidak terduga Rp10.000.589.965, serta belanja transfer sebesar Rp65 miliar.

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp478.594.327.259. Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto juga berada pada angka Rp478.594.327.259.

Mustopa mengatakan, perubahan alokasi belanja pada sejumlah perangkat daerah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan bersama TAPD. Terdapat delapan perangkat daerah yang mengalami perubahan alokasi dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD.

“Delapan fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya yang menghasilkan rekomendasi menyetujui dan menerima, disertai beberapa saran dan masukan untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel,” ujar Mustopa.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD yang telah melakukan pembahasan secara intensif hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel, terutama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara intensif dan menyeluruh,” kata Benyamin.

Benyamin menuturkan, seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS hingga pembahasan Raperda Perubahan APBD.

Ia berharap kebijakan dan strategi yang telah disepakati dalam Perubahan APBD 2026 dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tangsel.

“Terhadap kebijakan dan strategi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita sepakati bersama, diharapkan dapat berdampak langsung secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel,” ujarnya.

Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota, Raperda Perubahan APBD 2026 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji konsistensi program dan kegiatan dalam Raperda Perubahan APBD dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS, serta RPJMD Tangsel 2025-2029.

The post Perubahan APBD 2026 Tangsel Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp5,2 Triliun appeared first on Detaktangsel.com.

Aksi sosial itu sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia dengan tema Peduli, Bergerak dan Berdampak.

Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan, PMI hadir sejak 17 September 1945 satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kami merayakannya dengan kegiatan sosial, distribusi bantuan air bersih, cek kesehatan gratis, donor darah dan aksi sosial lainnya,” kata Airin.

Diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Kelurahan Keranggan menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan.

Airin berharap kegiatan peringatan HUT ke-81 PMI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan.

“Kami hanya mengisi dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam penanganan kekeringan dari Senin-Jumat. Sabtu-Minggunya dari kami, PMI Kota Tangsel,” ungkap Airin.

“InsyaAllah kita akan lakukan sampai Desember. Selama tiga bulan kita akan salurkan air bersih di Keranggan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya masyarakat di Keranggan,” ungkap Airin.

HUT ke-81 PMI itu secara simbolis diperingati dengan potong tumpeng. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin serta jajaran pengurus dan PMI Kecamatan se-Tangsel.

Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Camat Setu Bunga Pranatalia Putri, Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto dan Lurah Keranggan serta RW dan RT setempat.

Aksi distribusi air bersih juga sudah dilakukan PMI Kota Tangsel sejak awal 2026. Distribusi bantuan air bersih dan logistik dilakukan di wilayah Cipeucang, Serpong dan masih berlangsung hingga saat ini.

Aksi kemanusiaan diperluas di wilayah terdampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal 2027.

PMI Kota Tangsel juga terus konsisten memberikan layanan bantuan ambulance untuk gawat darurat, pelayanan donor darah serta aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (Humas PMI Kota Tangsel)

The post HUT ke-81 PMI, PMI Kota Tangsel Distribusikan 16.000 Liter Air Bersih dan 100 Galon Air Minum di Keranggan appeared first on Detaktangsel.com.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, mengatakan pemanggilan tersebut berawal dari laporan masyarakat serta dinamika pemberitaan mengenai pembangunan pool taksi tersebut.

Komisi I bersama Komisi IV kemudian menginisiasi pertemuan dengan OPD teknis dan manajemen Green SM untuk memastikan proses perizinan serta pemenuhan regulasi berjalan sesuai ketentuan.

“DPRD itu kan menampung semua apa yang masuk, baik itu secara langsung maupun secara pemberitaan. Artinya, kita merespons apa yang terjadi di kewilayahan sehingga kita menginisiasi dengan melaporkan kepada pimpinan untuk menghadirkan OPD teknis terkait, Komisi I dan IV dengan menghadirkan pihak taksi yaitu Green SM dengan manajemennya,” kata Ledy di Gedung DPRD Tangsel.

Menurut Ledy, dalam pertemuan tersebut pihak Green SM menyampaikan bahwa sejumlah proses administrasi dan pemenuhan dokumen teknis masih berjalan.

“Nah, tadi itu tersampaikan artinya bahwa memang mereka sudah berproses,” sambungnya.

Ledy menjelaskan, sejumlah dokumen pendukung seperti Rekomendasi Teknis (Rekomtek), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta persyaratan terkait lingkungan masih dalam proses di dinas teknis terkait.

Sementara itu, dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) telah diterbitkan oleh DPMPTSP. Namun, sejumlah kendala teknis membuat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dapat diterbitkan sepenuhnya.

“Kalau kami masuk dari Komisi I terkait dengan segi tata kelola pelayanan, pelayanan publik, dalam hal ini PTSP. PTSP kan hanya menerima dan mengeluarkan nantinya, in-out-nya memang satu pintu. Tapi dalam proses itu ada OPD-OPD dinas teknis terkait,” jelasnya.

Ia mencontohkan proses Andalalin yang menjadi kewenangan teknis dinas terkait. Selain itu, DPRD juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana proses pemenuhan persyaratan tersebut.

“Kami tanyakan berprosesnya sudah sejauh apa? Ternyata mereka memang menemukan kendala di dalam pemenuhan itu,” ujarnya.

Ledy juga menyinggung penindakan terhadap gardu listrik yang dibangun tanpa izin dan kemudian disegel oleh Satpol PP. Dia mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya terbuka terhadap investasi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

“Ini ada miskomunikasi. Artinya, kita juga tadi menekankan, kita senang siapa pun yang berinvestasi di Tangsel, kita terbuka. Karena kita juga harus menciptakan iklim investasi yang responsif dan komunikatif,” tuturnya.

Kendati begitu, Ledy menegaskan agar investor mematuhi seluruh regulasi yang yang ada. Terkait masih adanya aktivitas pengerjaan di sekitar area proyek setelah penyegelan gardu, Ledy mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan rekomendasi teknis penataan drainase. Menurutnya, pekerjaan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah luapan air sekaligus mengantisipasi persoalan lalu lintas di kawasan Ciater.

“Kalau pengerjaan rekomtek itu memang harus dijalankan, itu rekomendasi dari PU. Memang ada rekom teknis yang mereka penuhi dan itu melakukan kajian panjang,” katanya.

Ledy menekankan, seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, termasuk pemenuhan Andalalin karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

“Memang intinya di sini, itu semua butuh kehati-hatian. Semua butuh kesabaran dan tolong berikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan, sehingga semua nanti happy ending. Kita juga tekankan, memang itu kan titik macet, artinya Andalalin-nya harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Ledy menegaskan bahwa DPRD Tangsel menyambut positif investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Namun, pelaku usaha diminta memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan dipenuhi sebelum kegiatan berjalan.

“Siapapun yang melakukan investasi di Tangsel, kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita selaku bagian pemerintahan juga menekankan, sebagai pihak pelaku usaha juga ikuti semua aturan main, regulasi yang ada,” ucapnya.

Di sisi lain, Ledy meminta OPD – OPD teknis mempercepat pelayanan dan kajian sesuai tugas serta kewenangannya. Aspirasi masyarakat sekitar juga dinilai perlu menjadi bagian dari proses tersebut.

“Lalu kita juga tekankan kepada mitra kita, bagian dari pemerintah kota yaitu seluruh OPD teknis terkait, untuk juga bisa melakukan tusinya dengan baik ya. Kajian dilakukan, akselerasi pelayanan publik dijalankan, dan juga respons, kita juga harus mendengar respons aspirasi dari masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Dra)

The post Polemik Pool Taksi Green SM Jadi Sorotan, DPRD Tangsel Minta Perizinan Dituntaskan appeared first on Detaktangsel.com.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pengoplosan LPG secara ilegal di kawasan tersebut. Pelaku diduga memindahkan isi LPG 3 kilogram bersubsidi ke dalam tabung LPG nonsubsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mengatakan, penindakan dilakukan penyidik Subdit 1 pada Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 13.30 WIB.

“Teman-teman penyidik Subdit 1 telah melakukan pengamanan kegiatan penyuntikan tabung gas LPG dari 3 kilogram ke nonsubsidi 12 dan 50 kilogram,” kata Irhamni, Kamis (16/9/2026)

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan tiga orang di lokasi. Salah satunya berinisial E alias HB, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik selanjutnya melakukan pengembangan dan menemukan gudang penyimpanan LPG yang berada tidak jauh dari lokasi penindakan. Irhamni menjelaskan, tersangka E diduga berperan sebagai pemilik tempat usaha, sedangkan proses pemindahan isi LPG dilakukan di lokasi lain di pinggir jalan tol untuk menyamarkan aktivitas tersebut.

Menurut Irhamni, lokasi itu dipilih karena suara kendaraan yang melintas dan bau gas diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar.

Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan sekitar 910 tabung LPG. Barang bukti itu terdiri atas 560 tabung LPG 3 kilogram, 12 tabung LPG 5 kilogram, 318 tabung LPG 12 kilogram, dan 20 tabung LPG 50 kilogram.

Selain tabung LPG, polisi turut menyita 35 regulator, empat unit mobil, serta dua unit timbangan yang diduga digunakan dalam kegiatan tersebut.

“Kerugian sementara akibat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut mencapai sekitar Rp159 juta. Kerugian itu dihitung dari pengalihan LPG 3 kilogram bersubsidi menjadi LPG nonsubsidi,” ujar Irhamni.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ia terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Irhamni menegaskan, Bareskrim Polri bersama jajaran Polda akan terus menindak penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh Indonesia.

“Sejak Januari hingga 16 September 2026, pihaknya menyebut telah menangani sekitar 740 laporan polisi dengan 973 tersangka,” pungkasnya.

The post Bareskrim Polri Bongkar Pengoplosan Gas LPG Bersubsidi di Pondok Aren Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.