AMMPAR Minta Walikota Bersikap Tegas Dan Transparan Terkait Perekrutan Direksi PDAM

AMMPAR Minta Walikota Bersikap Tegas Dan Transparan Terkait Perekrutan Direksi PDAM

detaktangsel.comTANGERANG - Puluhan Mahasiswa dan Aliansi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat peduli air (AMMPAR) berunjuk rasa depan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang,mereka menuntut tanggung jawab dan ketegasan bapak walikota Tangerang H Arief R Wismansyah selaku owner PDAM Tirta Benteng (TB) kota Tangerang,agar cepat mengambil langkah langkah dan putusan terkait persoalan persoalan di PDAM TB, Senin (27/10).

Abdul Khadir selaku korlap dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengatakan, pihaknya berunjuk rasa guna meminta kepada Arief selaku owner untuk segera mengumumkan dan menetapkan siapa direksi baru PDAM Tirta Benteng (TB).

Pihaknya juga meminta agar dewan pengawas PDAM harus steril dari partai politik, dalam hal ini walikota harus tegas , tegas dalam memilih perekrutan calon direktur PDAM yang baru

"Kami menginginkan calon direksi yang baru, bukanlah titipan dari walikota dan orang yang mengerti tentang kinerja PDAM, orang yang terpilih harus orang yang profesional dan steril dari partai politik " jelasnya saat orasi di depan Pemkot Tangerang Jl.Satria Sudirman No.1.

Selanjutnya, kami juga menginginkan agar calon direksi segera diumumkan semata mata agar permasalahan yang ada di PDAM TB Kota Tangerang cepat terselesaikan, tambah Abdul.

Sementara Romli korlap dari aliansi Gerak, meminta kepada walikota untuk memecat Tony Wismantoro selaku Direktur Umum (Dirut) mengingat proses pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan, mekanisme dan menyalahi aturan yang berlaku.

Meminta walikota untuk transparansi terhadap kedua perekrutan PDAM TB yang baru, kami khawatir adanya indikasi KKN, karena seperti diketahui bahwa Dasep merupakan tim sukses pilkada saat pemilihan walikota sekarang Arief R Wismansyah, tutur Romli.

Kami juga menginginkan agar jazuli Abdillah selaku pengawas PDAM TB dan staf ahli fraksi Demokrat memiliki dua duplikasi jabatan, artinya pejabat pemerintah tidak diperbolehkan ada dua jabatan, berarti disini ada indikasi adanya memperkaya diri sendiri.

"Untuk itu kami meminta jazuli untuk mundur dari satu jabatannya atau memilih salah satu, pihaknya khawatir secara kinerja akan sangat menganggu dan menghambat tugas dan fungsinya sebagai sekretaris dewan pengawas PDAM Tirta Benteng (TB)," tegasnya .

Aksi unras tersebut sempat memanas, mereka mendorong pagar Pemkot Tangerang untuk menerobos masuk menemui walikota.

Go to top

Copyright ¬© 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online