Koordinator Aksi Reza Aditya mengatakan, kebijakan pemerintah pada awal tahun dinilai todak pro rakyat. Naiknya harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), naiknya pajak kendaraan dan sejumlah harga bahan pokok.
Pemerintah harus mengkaji ulang sebelum mengambil keputusan. Beberapa langkah pemerintah pada awal tahun dianggap terlalu membebani rakyat.
"Tolak kenaikan BBM, harga bahan pokok dan lainnya. Jika terus naik, rakyat pasti sengsara. Pemerintah harusnya tidak membebankan kepada rakyatnya," ujar Reza.
Bahkan, Presiden Joko Widodo dinilai blunder dalam mengambik keputusan. Naiknya harga pajak kendaraan yang ditandatanganinya bahkan tidak diketahuinya.
"Kami akan terus turun ke jalan sampai harga kembali turun. Kalau bukan kita yang menolak siapa lagi," pungkasnya.