Ahmad Fadillah, Korlap SMI mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut menyerukan penolakan kenaikan harga BBM serta meminta kepada pemerintah untuk jalankan upah relatif menuju upah layak nasional.

" Berdasarkan UU Migas 2001 pasal 28 ayat 2 yang menyatakan 'harga BBM disesuaikan dengan mekanisme pasar, bahwa mekanisme pasar yang dianut jelas hanya akan membuat hilangnya fungsional negara dan melibatkan semua aset vital dibawah komando investor kapital," Tutur Fadillah.

Jadi kalo kita kaitkan dengan dengan fenomena yg ada diindonesia bahwa defisit APBN juga subsidi tak tetap adalah sebuah kebohongan besar bagi publik,dalam APBN Indonesia porsi subsidi migas hanya 20 persen.

Sedangkan porsi untuk kementrian dan lembaga itu mencapai 60 persen,menurut saya itu hanyalah pepesan kosong kalau mereka para elit politik bilang subsidi harus dicabut, katanya lagi.

Untuk itu kami meminta kepada pemerintah untuk :
- membangun alat politik alternatif.
- nasionalisasi aset vital dibawah kontrol
- bangun industrialisasi nasional yang mandiri dibawah kontrol rakyat
- reforma agraria sejati
-wujudkan pendidikan gratis,ilmiah,demokratis dan bervisi kerakyatan.

Aksi tersebut dilakukan di bunderan Tugu Adipura Kota Tangerang , berlangsung selama satu jam dan berjalan tertib.