Pemerintah Pusat Diminta Bertanggung Jawab Atas Penutupan Gedung BPKTKI
detaktangsel.comTANGERANG - Warga masyarakat Selapajang Kota Tangerang dililit perasaan galau dan sedih. Kondisi kebatinan mereka sedemikian rupa karena terkait rencana penutupan Gedung Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) Selapajang Kecamatan Neglasari.
Amdzhan, warga Kelurahan Selapajang Kota Tangerang, meminta pemerintah pusat bertanggung jawab atas rencana penutupan Gedung BPKTKI. Keberadaan gedung tersebut merupakan tempat warga dari satu desa dari 4 desa yaitu Desa Rawarengas, Bojongrenget, Rawa Burung, dan Teluk Naga, sebagai kawasan mencari mata pencaharian. Karena mereka sedih mendengar dan mengetahui rencana penutupan gedung tersebut.
"Sudah sekian tahun warga mengais rezeki di gedung tersebut. Kalau sampai Gedung BPKTKI ditutup bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah sehari harinya," tukas Amzdhan, Kamis,(25/9).
Semenjak ada pemberitahuan gedung tersebut akan ditutup, menurutnya, sampai saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah setempat belum mendatangi warga dan memberikan solusi untuk warga. Sementara sampai saat ini aktivitas warga untuk melakukan usaha masih ada walaupun di gedung tersebut hanya menerima kepulangan para TKI sebanyak 30 orang. Itu pun para TKI yang bermasalah di tempat kerjanya. Sehingga mereka dipulangkan secara gratis.
"Apakah nanti dari ada pertanggungjawaban atau alokasi dari pemerintah pusat bagi warga setempat untuk mengais rezeki. Bila Gedung BPKTKI ditutup, sudah tentu nanti warga menjadi pengangguran,"katanya.
Penutupan Gedung BPKTKI ini disinyalir terkaiy adanya praktik pemerasan yang dilakukan di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, beberapa bulan lalu. Praktik kotor itu, konon, dilakukan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kenapa imbasnya jadi ke Gedung BPKTKI?" tanya Amzhan.
Hal serupa dikatakan Andi, salah satu pedagang di gedung tersebut. Bagaimana nanti warga bisa mencari uang kalau gedung ini ditutup. Sementara warga hanya karyawan yang bekerja di tempat ini.
Andi menjelaskan, beda dengan pemilik usaha. Mereka bisa buka di tempat lain. Sedangkan nasib warga bagaimana? Kalau sampai gedung ini ditutup dan tidak mendapatkan pengalokasian kerja, warga akan sepakat melakukan demo besar besaran depan pintu M1 Bandara Soekarno Hatta.
Seperti diketahui, pemerintah pusat menutup Gedung BPKTKI pada 1 Oktober 2014.
