Gara-gara APBD Tunggu Tandatangan Atut, Pembangunan dan Gaji PNS/TKS Terhambat

Tangerang- Komisi III DPRD kota Tangerang,  H.Iskandar, saat ditemui DT di Gedung Dewan,Kamis (16/1)DT Tangerang- Komisi III DPRD kota Tangerang, H.Iskandar, saat ditemui DT di Gedung Dewan,Kamis (16/1)DT

detaktangsel.com- TANGERANG, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang terhambat dikarenakan belum ditandatangan oleh Gubernur provinsi Banten Atut , berimbas banyaknya PNS yang belum mendapatkan gaji, kamis (16/1).

Komisi III DPRD kota Tangerang,  H.Iskandar,  menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan informasi terakhir bahwa ketua DPRD dengan Pemkot sudah berkordinasi dengan Gubernur mengenai APBD kota Tangerang yang belum ditandatangan,menurutnya dalam sehari atau dua hari ini kemungkinan jumat atau senin Gubernur akan tandatangan, pasalnya Pemkot kota Tangerang sudah dapat ijin dari penyidik KPK untuk ketemu dengan Gubernur .

"Melihat banyak surat surat yang urgent harus ditandatangan ,kalau tidak secepatnya ,ya,akan menghambat semuanya,"  bebernya
Sebenarnya dengan kejadian tersebut Legislatif kota Tangerang dalam hal ini sudah dirugikan terkait dengan APBD yang belum ditandatangan. Sebenarnya upaya kita tidak sampai situ saja,namun Pemkot biro hukum kota Tangerang sudah mengontak langsung menteri dalam negeri bidang Otonomi daerah terkait persoalan ini, ungkapnya.

DPRD kota Tangerang juga terlambat dalam menerima gaji,bahkan ada beberapa PNS yang belum gajian,padahal ini sudah tanggal 16 yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 2 atau tanggal 3. Unuk anggota dewannya sendiri kami sudah 10 hari ini tidak melakukan kegiatan kunjungan, tidak ada pembahasan anggaran dikarenakan tidak adanya anggaran.
" Sebenarnya kalau dilaksanakan bisa saja namun di Rendem penggunaan anggarannya, dikumpulkan baru dicairkan setelah itu." imbuhnya

Mungkin karena ini tahun politik dan sudah masuk masa kampanye ,otomatis teman teman Dewan yang mencalonkan kembali lebih inten mendekatkan dirinya dengan masyarakat di wilayah nya,dibandingkan datang ke DPRD untuk melakukan pembahasan,dikarenakan anggarannya yang tidak ada.

Iskandar juga menjelaskan, Semua kejadian tersebut akan mengganggu proses  lelang ,tender disemua SKPD ,otomatis yang biasanya febuari sudah dibuka kemudian maret sudah ada pemenangnya dan April sudah ada realisasi penggunaan anggaran untuk pelelangan di semua SKPD ,kalau semua ini terganggu jelas ini akan mengganggu untuk anggaran selanjutnya.

Ini semua akan berpengaruh terhadap Silpa,dengan kemungkinan membengkaknya silpa itu bisa saja terjadi melihat dari kemacetan penggunaan anggaran satu bulan otomatis juga ada proyek dan kegiatan di sebuah SKPD yang terganjal dengan waktu satu bulan ,yang harusnya dikerjakan tiga bulan ini akan dikerjakan dua bulan atau dua bulan setengah.
"Ya ,saya harap semua ini bisa cepat terselesaikan,agar semua aspek tidak terganggu ", pungkasnya. (Des)

Go to top

Copyright ¬© 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online