Hal tersebut diungkapkan Airin saat mengahadiri acara silaturahmi pengurus bank sampah di Balaikota Tangsel, Minggu, (20/8/2017). Menurutnya, kegagalan Kota Tangsel dalam meraih Adipura pada tahun ini menjadi bahan evaluasi penting dalam mengelola permasalahan sampah di kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini. "Tahun ini kita belum berhasil meraih adipura, piagampun kita belum dapat. Kita ingin bank sampah membantu pemkot meraih Adipura tahun 2018," katanya.

Airin menambahkan, pihaknya akan melihat produktivitas antar bank sampah dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Pertimbangan produtivitas itu dimaksudkan untuk nantinya memberikan insentif bagi pengurus.

"Nanti akan dilihat dulu sejauh mana kinerjanya, masukan tentang insentif itu juga akan kita pelajari, karena pengelola bank sampah juga kebanyakan kader PKK. Boleh atau tidaknya menjalankan tugas ganda," terangnya.

Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Tangsel Yepi Suherman menyebutkan, dari 200 bank sampah yang dibentuk, hanya 50 persen yang aktif dan memberikan laporan kepada pihaknya. "Hanya 100 yang memberikan laporan ke kita. Sejak 2013 lalu kita sudah bentuk di tujuh kecamatan Tangsel," terangnya.

Di sisi lain, optimalisasi bank sampah juga sangat berpotensi secara ekonomi. Sebab, Yepi mengungkapkan, dari 100 bank sampah, tercatat telah memiliki aset tabungan sampah yang jika dinomilkan mencapai Rp 1,7 milyar. "Rp 1,7 milyar itu diakumulasikan dari 100 bank sampah dalam kurun waktu empat tahun didirikan bank sampah," tambahnya.

Agar mampu meraih adipura, bank sampah dan TPST yang ada harus melakukan pemilahan sampah secara tepat. Sehingga, sampah-sampah yang nantinya dibuang ke TPA Cipeucang hanya sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. "Jadi yang dibuang ke TPA hanya residunya saja. Yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi dikelola di TPST atau bank sampah," tandasnya.