Polemik Golkar Berdampak Belum Terbentuknya AKD

Polemik Golkar Berdampak Belum Terbentuknya AKD

detaktangsel.comSETU - Kisruh internal Partai Golkar di DPRD Kota Tangsel akhirnya membawa dampak belum terbentuknya alat-alat kelengkapan dewan di DPRD Kota Tangsel diantaranya tata tertib (Tatib) sebagai acuan dalam menyusun kelengkapan dewan. Akibatnya roda parlemen yang dikendalikan wakil rakyat itu ditengarain bakal terhambat.

Abdul Rosyid anggota DPRD Kota Tangsel ketika ditanya dampak polemik partai Golkar yang mengakibatkan belum terbentuknya AKD mengatakan, belum terbentuknya alat kelengkapan dewan itu bukan merupakan keinginan partai Golkar sebagai penghambat. Tapi, lantaran adanya permasalahan internal partai kami.

"Kami juga memiliki beban moral atas keterlambatan ini. Apalagi, Partai Golkar merupakan partai tua. Kami juga ingin cepat AKD terbentuk,"katanya, kemarin.

Rosyid mengaku, polemik internal partai golkar di DPRD secepatnya akan diselesaikan. "Kami akan selesaikan konflik tersebut ke rapat internal partai Golkar secepatnya,"ujarnya tanpa menyebutkan kapan rapat internal tersebut dilaksanakan.

Sementara itu, Anggota dewan Kota Tangsel Ahadi mengatakan, pekan depan (senin (8/9)_red) DPRD Kota akan akan segera membentuk panitia khusus tata tertib. Anggota pansus tersebut berasal dari perwakilan seluruh partai yang meraih kursi di DPRD Tangsel.

Nantinya, kata Ahadi, pansus tatib akan bertugas menyusun teknis pembentukan alat kelengkapan dewan.

"Tunggu ya Paling lambat senin ini terbentuk," ujar politisi Gerindra ini,

Perlu diketahui, Kisruh pimpinan dewan di tubuh Partai Golkar berlambang pohon beringin semakin runcing. Permasalahan muncul ketika Moch. Ramlie ditunjuk Partai Golkar Kota Tangsel menduduki kursi Ketua DPRD Tangsel saat sidang paripurna pengumuman ketua DPRD definitif, Kamis (4/9).

Permasalahan terjadi ketika sekretariat dewan Syamsudin membacakan usulan pimpinan ketua fraksi Golkar di DPRD Kota Tangsel yang diketuai syihabudin Hasyim, sekretaris Abdul Rosyid, wakil sekretaris Aminudin. Kemudian usulan pimpinan fraksi tersebut di interupsi oleh H. Sukarya anggota DPRD dari partai Golkar.

"Surat yang dibacakan pak sekwan berbeda di SK DPD II per tanggal 2 September 2014. Seharusnya Abdul Rosyid wakil sekretaris bukan sekretaris," katanya saat interupsi di sidang paripurna penetapan ketua DPRD definitif.

Namun, hal mengejutkan terjadi ketika ketua DPRD sementara Syihabudin Hasyim langsung menyatakan mundur ketika ditunjuk menjadi Ketua fraksi Golkar.

"Saya menyatakan mundur atas penunjukan saya menjadi Ketua Fraksi Golkar,"kata syihabudin saat pimpin rapat.

Syihabudin mengaku, keputusan mundur itu diambil karena mekanisme partai tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai.

"Saya baru tahu kalau ditunjuk jadi ketua fraksi. Apalagi dipanggil oleh partai. Seharusnya menurut mekanisme partai harus melalui pemanggilan. Ini yang tidak dilakukan oleh partai Golkar,"ujarnya.

Go to top

Copyright ¬© 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online