Syihabuddin : Jawaban Walikota Sekadar Penjelasan Umum

Syihabuddin : Jawaban Walikota Sekadar Penjelasan Umum

detaktangsel.com- SETU, Proses penyusunan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2014 terus digelar secara marathon oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sejak 16 Januari lalu.

Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Walikota Tangsel Hj Airin Rachmi Diany menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2014, dan diteruskan dengan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Senin (20/1). Baca jugaRapat paripurna Empat fraksi kritik Pemkot Tangsel
Didalam Pandangan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) disampaikan Rizki Jonis mengupas soal panggunaan uang rakyat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. F-PD mengingatkan Walikota Tangsel agar pemerintah memperhatikan rekomendasi DPRD dalam melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan masing-masing SKPD.

"FPD meminta pemkot Tangsel untuk mengkaji ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja," terangnya.
Mengenai belanja Hibah, > Rp 17 Milyar ,  dan belanja sosial > Rp 20 Milyar F-PD meminta tepat sasaran.

F-PD melihat bahwa banyak program/kegiatan belum optimal.

Fraksi Kesejahteraan sejahtera (F-PKS) melalui juru bicaranya, Siti Khadijah menyampaikan
Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Silpa hendaknya bukan asumsi, tapi angka real.
Serta meminta dasar-dasar surat yang digunakan pemkot Tangsel.
Untuk pengadaan barang dan jasa F-PKS meminta transparansi Harga Standar Satuan (HPS). Menurut F-PKS hal itu penting, karena saat ini di salahsatu SKPD (Dinas Kesehatan, red) yang terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan sedang tersangkut kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Fraksi Partai Golkar (F-PG) mengapresiasi Pemkot Tangsel dalam menyusun RAPBD sebagaimana peraturan perundang-undangan. F-PG memandang struktur RAPBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 sebagai pijakan pembangunan daerah, sehingga prosentasi kemiskinan rakyat menurun pada tahun 2014.

"F-PG mengingatkan pemkot Tangsel agar memperhatikan pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan minimal. Juga mendesak adanya sistem penerimaan retribusi pajak daerah yang transparan dan secara online. F-PG juga mendorong Pemerintah Kota Tangsel dalam upaya peningkatan pendapatan dan pendapatan lain yang sah secara optimal," papar juru bicaranya, Dedi Mashudi.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dengan juru bicara Ketua Komisi I, Iwan Rahayu memandang tantangan oleh pemkot Tangsel akan jauh lebih besar kedepan. RAPBD yang diajukan pemkot Tangsel tidak muncul dadakan, tetapi telah melalui beberapa tahapan. Karenanya F-PDIP mengajak seluruh anggota DPRD untuk konsisten terhadap apapun yang telah dibahas bersama.
"Penyusunan APBD Kota Tangsel 2014 sudah terlambat, karenanya saya mengajak kepada semua anggota Dewan tidak berlama-lama membahasnya," harap Iwan.
F-PDIP juga mengkritisi beberapa program/kegiatan dari pemkot Tangsel yang belum selesai pelaksanaannya, sehingga mengganggu kebutuhan pelayanan pada masyarakat.
F-PDIP berharap bahwa RAPBD dapat berpihak pada kepentingan rakyat. "Bukan kepentingan saya, kamu, atau siapa pun," tegasnya.

Karenanya, untuk memenuhi harapan itu, perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
F-PDI juga mengkritisi enam langkah prioritas pembangunan, diantaranya ; peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan  Kesehatan, peningkatan sarana & prasana serta mutu pendidikan, peningkatan palayanan masyarakat yang belum optimal.
"Serahkan pekerjaan kepada ahlinya," ujarnya.

Usaha Kecil dan Menengah, serta penanggulangan kemiskinan tidak luput dari sorotan dari F-PDIP, agar tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu.
"Jangan main-main dengan uang rakyat karena itu milik rakyat, dan jangan untuk dikuasai,"
tegas Iwan Rahayu.

Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR) berpandangan bahwa Silpa dalam RAPBD Kota Tangsel 2014 sangat disayangkan, padahal menurut juru bicaranya, Zaid El Habib hal itu sangat disayangkan karena kebutuhan masyarakat masih banyak yang harus direalisasikan.

Sementara itu, Fraksi MADANI dengan juru bicaranya, H. Abdul Qodir Zailani hampir tidak mengkritisi apa pun RAPBD tahun 2014 yang disampaikan pemkot Tangsel. Fraksi ini hanya berharap pemkot Tangsel melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel tentang Jawaban Walikota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangsel tahun anggaran 2014, Rabu (22/1), hanya sekadar jawaban umum sqja.
"Jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi hanya bersifat jawaban umum saja, sama juga halnya dengan pandangan fraksi-fraksi sifatnya hanya pandangan umum saja," terang Wakil Ketua DPRD Syihabuddin Hasim.

Syihabuddin menambahkan, pandangan Fraksi-fraksi dan Jawaban Walikota atas RAPBD secara detail menjadi materi dalam rapat pembahasan yang akan segera dilaksanakan. Syihabuddin berharap RAPBD dapat segera selesai dibahas dan disepakati bersama antara pemkot Tangsel dan DPRD. Menurutnya, program dan kegiatan pemerintahan tidak boleh tertahan karena APBD 2014 tidak kunjung selesai. "Rakyat sudah cukup waktu menunggu program/kegiatan dapat segera dilaksanakan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel Bambang P Racmadi saat hendak dimintai tanggapannya, terlihat masih sibuk diskusi di ruang aula rapat dengan Sekretaris Daerah Kota Tangsel Dudung E Diredja.

Akhirnya, menjelang pukul 14.20 WIB rapat internal pun dilaksanakan antara pemkot Tangsel dengan DPRD dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(Zal)

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online