Print this page

Jelang Pilkada 2015, Tolak Mahar Politik

Jelang Pilkada 2015, Tolak Mahar Politik

detaktangsel.com TANGSEL – Jelang Pilkada 2015 kota Tangerang Selatan (Tangsel), mahar politik menjadi perbincangan bersama disetiap elemen masyarakat. Hal ini terbukti saat DPD KNPI Kota Tangsel menggelar Diskusi Publik di Rumah Makan Kampoeng Anggrek, Serpong. Selasa (16/06/2015).

Hampir seluruh yang hadir menyatakan bahwa mahar politik dalam momentum pilkada sangatlah diharamkan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Tangsel, "sanksi sudah disiapkan bagi calon yang melakukan mahar politik."

Dirinya juga menyebutkan bagi partai politik dan calon yang melakukan itu akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

Sementara dari pihak Partai politik (Parpol), Ibnu Prakoso selaku kader Partai Nasdem mengatakan, dirinya jelas menolak keras mahar politik namun tentunya dirinya menjelaskan perbedaan antara mahar politik dengan cost politik. Pasalnya, dia yang juga mencalonkan menjadi nomor dua di Pilkada 2015 Kota Tangsel mengajui, hingga saat ini dirinya telah mengeluarkan anggaran sebanyak lima belas juta Rupiah dan dia berkomitmen dalam Pilkada ini hanya akan mengeluarkan cost politik sebanyak tiga puluh juta Rupiah.

"Mahar politik saya jelas menolak keras. Namun perlu diketahui mahar politik dan cost politik beda. Saya jujur mengakui pencalonan saya jadi wakil sudah mengeluarkan 15 juta itu pas acara batu cincin di BSD sewa tendanya 10 juta dan 5 juta lainnya. Dalam pilkada ini saya pastikan pengeluaran cost politik 30 juta." Paparnya.

Disisi lain, Bakal calon walikota (Bawalkot) Tangsel, Ajib Hamdani mengatakan, mahar politik adalah keniscayaan. Dirasakan secara realita diakui atau tidak diakui memang ada. Namun dirinya secara tegas tidak setuju dengan mahar politik karena baginya cara itu sudah merusak integritas seorang pemimpin.

Begitu juga, Lurah Serua, Tomy Patria Edwardy menegaskan, seharusnya partai politik cerdas dan mampu memilih pemimpin yang berpotensi, berkompeten, dan cerdas bukan menunggu pemimpin yang mendatangi partai politik untuk memohon mengusung dirinya.

"Semestinya partai itu harus cerdas memilih calon yang berpotensi, kompeten, cerdas. Jangan tunggu calon mendaftarkan lalu menawarkan mahar. Itu kan artinya ada transaksional." Tegasnya.

Banyak elemen yang menolak mahar politik namun itu semua kembali lagi kepada setiap partai dan para calon apakah mereka mampu menjaga integritasnya untuk memimpin bangsa.