Print this page

Penyerapan Anggaran Masih Rendah, Kepala SKPD Bakal Dievaluasi

Penyerapan Anggaran Masih Rendah, Kepala SKPD Bakal Dievaluasi

detaktangsel.com SERPONG - Hingga triwulan pertama progres penyerapan anggaran pembangunan baru mencapai 20 persen. Rendahnya, penyerapan ini lantaran berbagai hal yang menjadi penghambat.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, seharusnya target penyerapan di triwulan pertama sebesar 30 persen. Namun, pada kenyataannya baru mencapai 20 persen. Sehingga menyebabkan deviasi sebesar 5 hingga 7 persen. "Kemarin kita baru rapat untuk membahas penmyerapan APBD. Tender baru selesai, kontraktual pun selesai. Namun, ada yang harus dirubah agar penyerapan anggaran bisa terserap lebih baik," tuturnya, ditemui usai serah terima bantuan buku di SD Jelupang 2, Serpong, Selasa (24/5).

Benyamin belum berani menyebutkan kendala yang dihadapi SKPD yang bisa menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. "Saya akan melihat dulu permasalahan yang terjadi," ujarnya.

Menurutnya, ada sanksi bagi dinas yang penyerapan anggarannya rendah. Salah satunya teguran dari pimpinan daerah. Selain itu, kepala SKPD tersebut bakal di evaluasi. "Kita akan lakukan evaluasi dan memberikan teguran bagi dinas yang terlambat dalam penyerapan anggaran," kata mantan pejabat di Pemkab Tangerang itu.

Ke depannya, sambung Bang Ben, akan ada strategi baru yang harus dirubah. Salah staunya mendorong pola cash budget yang tadinya di anggaran selama setahun, semester pertama 40 persen, semester kedua sebesar 30 persen dan semester ketiga 30 persen. Di tahun berikutnya, target penyerapan akan diubah menjadi 50 persen di semester pertama, 25 persen di semester kedua dan 25 persen di semester ketiga. Ini dilakukan agar penyerapan anggaran di semester pertama dapat terserap maksimal. "Kita ingin kegiatan yang bersifat fisik dapat selesai di semester pertama," terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie mengaku sudah warning pemkot Tangsel terkait belum adanya sejumlah proyek. "Kita sudah warning Pemkot Tangsel untuk segera melaksanakan sejumlah proyek di Tangsel," tegasnya.

Atas kondisi ini, pihaknya, akan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot setempat. Pengawasan ini untuk memastikan pelaksanaan program serta mengukur kinerja SKPD tahun anggaran 2016. "Pemkot beralasan SDM nya kurang dan lemah. Kami akui memang ada upaya perbaikan tapi belum signifikan. Jujur saja, kami juga bukan tidak mendorong dan mengingatkan. Sudah sangat sering dan dalam setiap kesempatan pertemuan kami ingatkan," ujarnya.

Ramlie menuturkan rendahnya penyerapan anggaran berdampak terhadap lambatnya proses pembangunan daerah. Dipastikan, Silpa di akhir tahun anggaran 2016 akan besar dan membengkak, seiring dengan kondisi dan situasi yang sedang berjalan. "Solusinya, kalau memang diprediksi tidak akan bisa dikerjakan atau dikejar sampai akhir tahun ini, ya kembalikan ke kas negara," tandasnya.

Ditambahkan, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Drajat Sumarsono, menilai seperti ada kesalahan sistem perencanaan sehingga saat ini belum ada satu proyek pengerjaan yang dilakukan. Misalnya saja, seperti proyek perbaikan Kali Serua dengan Pagu sebesar Rp 1,15 miliar, dan pembangunan gedung serba guna komplek mutiara Sawah Baru, dengan Pagu Rp 2,03 miliar. Serta beberapa proyek fisik lainnya yang masih dalam tahap lelang belum masuk pada tahap pengerjaan. "Tugas kami di DPRD itu hanya menganggarakan, dan tugas itu sudah selesai. Seharusnya Pemkot Tangsel langsung membuat perencanaan dengan baik agar seluruh pengerjaan ini berjalan tepat waktu," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Drajat mengatakan, jika banyak proyek yang terlambat dikerjakan, maka nantinya dikhawatirkan pekerjaan proyek fisik itu akan terbengkalai karena tidak tepat waktu. Karena jika tidak tepat waktu, maka harus dianggarkan kembali di anggaran tahun selanjutnya. "Nah, kalau sudah tidak tepat waktu pasti akan ditinggalkan begitu saja, atau proyeknya hanya selesai 70 persen saja," ucapnya.

Kata dia, jika ada proyek yang tidak selesai di tahun ini, kembali diusulkan di anggaran tahun selanjutnya. Hal tersebut tentunya akan memutuhkan anggaran yang besar. Lantaran, harus dilelang ulang, dan harga bahan baku pun pasti naik. "Makanya kami minta seluruh pengerjaan proyek pembangunan ini tepat waktu. Tidak ada lagi alasan terlambat seperti beberapa proyek di tahun sebelumnya," pungkasnya.