Seperti diungkapkan Kepala Banwaslu Provinsi Banten Eka Satya Laksana, saat ditemui di Diskusi Publik Peran Organisasi Kepemudaan (OKP) Mengawal Pilkada di Soll Marina, Kecamatan Serpong Utara, Selasa (22/9).

"Sebelumnya, Bawaslu RI meneliti dari lima tolak ukur, antara lain profesionalisme penyelenggara, kondisi keamanan, politik uang, partisipasi pemilih, dan akses pengawasan. Dari kelima ini, Tangsel paling rawan konflik pada poin profesionalisme penyelenggara dan juga kondisi keamanan si penyelenggara," papar Eka.

Diakui, suhu perpolitikan di Tangsel sangat dinamis. Sebab, salahsatu calon kandidat yang tidak lain dari Petahana. Inilah yang menjadi pergulatan politik antara kandidat pesaing untuk saling menjatuhkan kandidat lain khususnya Petahana.

Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya laporan pengaduan dari berbagai pihak, baik pihak lawan politik maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Petahana dan timnya.

Maka itu, disinilah menjadi titik rawan. Pertama, terhadap ke profesionalisme penyelenggara Pilkada, baik KPU ataupun Panwaskada setempat. Lalu kedua, faktor keamanan penyelenggara inilah yang harus diperhatikan. Sebab tidak ada jaminan, kalau keamanan akan tetap kondusif sampai Pilkada selesai.

"Makanya, kami beri penguatan pada pengawas, baik dari aspek kapasitas ataupun pembekalan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejak dini," kata Eka.

Sehingga, Panwaskada Tangsel tidaklah kaget atau terpengaruh pada upaya intervensi dari pasangan calon (paslon) atau dari pihak lain untuk mempengaruhi putusan pengawas setempat, pungkasnya.