Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel Bambang Triadi menilai baiknya pilkada dihelat tahun depan. Soalnya bila digelar tahun ini bakal prematur karena terkendala persiapan. "Sekarang saja pelaksanaan pilkada belum ada persiapan sama sekali. Masa mau digelar tahun ini. Kalau tetap dipaksakan bisa kacau," katanya, kemarin.

Bambang mengatakan setuju dengan pilkada tahun depan karena banyak perhitungan, mulai dari teknis waktu hingga penganggarannya. Saat ini penganggaran pilkada tidak ada dalam slot APBD Murni 2015. Lalu mau pakai apa ongkos buat pilkada sedang tidak ada dalam penganggaran. "Kita mah realistis saja, hajatan pilkada kan hajatan besar. Hajatan pernikahan saja butuh waktu panjang, apalagi pilkada yang notabenenya adalah pesta rakyat," ujarnya.

Sikap Bambang sendiri bersebErangan dengan sikap pemerintah yang notabenya disokop partainya. Di mana penyelenggaraannya digelar serentak akhir tahun ini. Alasan pemerintah menginginkan Pilkada serentak dilaksanakan pada 2015, 2018, dan 2020 karena prinsip efisiensi. Sebab apabila bergeser satu bulan saja maka akan mempengaruhi proses lainnya. "Saya bukan beda sikap dengan pemerintah hanya menghitung kalkulasi pilkada saja," kata Bambang.

Sikap serupa juga disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tangsel Ahadi. Ia menilai amat dipaksakan bila pilkada tetap digelar tahun ini. Persoalan adminstrasi dan biaya untuk penghelatannya menjadi kendala kenapa pilkada kurang elok bila tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. "Masa pilkada mau dilaksanakan asal-asalan. Ini kan hajatan besar, karena rakyat terlibat di dalamnya. Yang paling memungkinkan ya dilaksanakan tahun depan karena jaraknya cukup panjang," ungkapnya.

Ahadi mengatakan, bila tetap dilalukan tahun ini artinya pelaksanaan sisa 10 bulan lagi. Waktu tersebut cukup singkat untuk ukuran pilkada karena bila melihat ideal tahapannya minimal 12 bulan. "Nah, ini sudah tinggal 10 bulan, anggaran untuk biayanya belum kelihatan . Bagaimana mengaturnya, ini harus jadi pertimbangan," imbuhnya.

Dirinya berharap pilkada bisa digelar tahun depan agar hasilnya bisa maksimal. Kalau pelaksanaannya rapi tidak bakal ada gugatan-gugatan para calon yang bertarung. "Kita ingin pilkada ini jadi medium pendidikan politik rakyat, bukan sebaliknya, menjadi ajang perkelahian karena calonnya tidak puas dengan hasil pilkada," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Tangsel Aguslan Busro menilai agak kurang elok kalau pilkada tetap digelar tahun ini. Bila dipaksakan hasilnya malah kurang maksimal. "Sisa waktu 10 bulan untuk menghelat pilkada sangat sebentar. Kita tidak ingin minimnya persiapan malah dampak kurang baik. Nanti malah banyak persoalan, yang ujungnya gugat-menggugat. Ini yang harus dipikirkan," katanya.