Ketua DPC PDIP Kota Tangsel TB Bayu Murdani mengatakan, PDIP dalam berkoalisi terbuka untuk parpol lainnya dengan persyaratan sehingga perhitungan politik dalam pemenangan Pilkada Tangsel bisa dicapai.
"Harus ada persyaratan Kemungkinan PDIP terbuka dengan parpol manapun, tetapi perlu adanya perhitungan politik," ujarnya, saat ditemui di kantor DPC PDIP Tangsel, Muncul, Jum'at (17/4).
Bayu tidak menampik sudah adanya pendekatan politik dengan parpol yang ada, guna berkoaisi mengusung calon walikota nanti, salahsatunya dengan Partai Gerindra.
"Kalau yang sudah dekat itu ke partai Gerindra kita menyatukan ideologi, visi misi, Tangsel kedepannya mau dibawa kemana, tapi belum bicara figur perorangan." imbuhnya.
Terkait dengan adanya persyaratan bagi calon walikota bila menggunakan kendaraan politik PDIP dalam pilkada harus mengeluarkan biaya besar, Bayu menolak anggapan tersebut bila calon yang mendaftar di PDIP harus memiliki modal yang banyak.
"Itu membiayai kampanye, kalau alat peraga sudah disiapkan oleh KPU, saksi kan tanggung jawab partai," ungkapnya.
Lanjutnya, selama ini DPC PDIP Tangsel dalam menjalan roda partai dibawah kepemimpinannya selalu menggunakan azas Gotong royong. "Saya ketua partai disini semua gratis, boleh tanya ketemen-temen dewan, apakah pernah diminta uang atau yang lain? Disini kita gotong royong." tegasnya.
Dirinya membenarkan apabila banyak calon muda yang akan diusung PDIP untuk maju menjadi bakal calon walikota Tangsel periode 2015-2019.
Bayu menegaskan kembali, menyikapi sebuah demokrasi jangan menjadi hal yang aneh kemudian paranoid. Setiap warga negara memiliki hak yang sama mencalonkan dan dicalonkan, memilih dan dipilih. Parpol menjadi alat untuk demokrasi.
"Kalo bicara parpol judulnya penugasan partai. Banyak kader muda yang saya undang untuk berbagi ilmu, Saya ingin tahu eksekutif muda yang maju ke partai politik. Kemudian Dari eksekutif menjadi legislatif." paparnya.
Internal Partai PDIP Tangsel, berdasarkan hasil rapat ada 7 nama yang bisa dicalonkan untuk maju menjadi bakal calon. Dari 54 Kelurahan/ranting, tujuh pengurus anak cabang mempunyai hak yang sama, bisa ikut serta didalam keputusan namun keputusan final etap di DPP PDIP.
Bayu menepis anggapan jika Ketua DPC PDIP wajib untuk dicalonkan, semua mengikuti mekanisme di partai, maka menurutnya Kehidupan berorganisasi akan bagus.
"Biasanya kan kalo ketua maka dia yang harus dicalonkan itu salah, Ini bukan perusahaan, ini bukan penitipan saham, disaring Setiap warga negara mempunyai hak yang sama One Man One Vote, Saya ketua, maka harus saya yang dicalonkan, kalau kaya begitu, itu bukan pimpinan partai namanya Direktur tuh, Kalau kita mau menjadi pimpinan, maka harus bisa menyemangati dulu kedalam internal kita." pungkasnya.