R. Cakra, kordinator aksi dalam orasinya mengatakan, adanya dugaan kerjasama antara pihak SPBU dengan pengecer yang mengacu pada kartu kuning pembelanjaan dengan kapasitas 700 liter per minggu, tapi trnyata dugaan dia, dalam satu minggu itu lebih dari 800 liter.

"Dari hasil kajian yang kami lakukan bahwa pengusaha BBM jenis premium yaitu mempunyai dua gudang bukan kios eceran," katanya.

Sementara Andi Suhandi, Sit Manager (Pengelola) SPBU tersebut mengatakan, pihaknya mengaku aksi yang telah dilakukan itu dinilai tidak tepat sasaran, sebab kata dia, untuk persoalan kartu kuning sebelumnya itu sudah ditempuh secara prosedur, karena pembuatan kartu kuning komsumen itu sudah memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa masing-masing.

"Setelah adanya kepemilikan SKU dari pedangan itu kita buatkan untuk ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas terkait Kabupaten Pandeglang. seperti pedagang yaitu ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Diperindagpas), kalau untuk nelayan ke Dinas Kelautan dan untuk pertanian yaitu ke Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang,"ungkapnya.

Masih kata Andi Suhandi, kalau kartu kuning atau rekomendasi sudak ada tentunya pihak SPBU harus melayani, sebab rekomendasinya itu dari Dinas terkait.

"Justru saya juga merasa bingung dengan aksi yang telah dilakukan oleh para demonstran, sebab saya rasa aksi yang telah dilakukan itu kurang tepat," ucapnya.