Saat berorasi koordinator aksi Romdon mengatakan, pihaknya menuntut perusahaan ini segera melakukan pembayaran ke pemilik lahan yang digunakan seluas 60 hekta. Selama bertahun-tahun lahan yang dikelola perusahaan perkebunan kelapa sawit itu belum ada kejelasan untuk membayaer ke pihak pemilik lahan.

"Memang musyawarah itu sudah dilakukan. Tapi kami hanya sebatas diberikan janji. Sehingga tidak ada penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, tujuan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan semua pemilik lahan. Adapun Musyawarah yang beberapa kali tidak pernah ditemukan jalan keluar yang jelas,"ungkapnya.

Romdon menjelaskan, pihaknya sudah mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang. Seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun sampai sekarang tidak menunjukkan sikap yang bijaksana.

"Kami mengadukan persoalan ini ke dewan untuk mengambil hak warga yang dikuasai pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa ada timbal balik dari perusahaan,"tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan orator yang lain. Menurut Oriel, lahan warga yang dikelola PT Gal harus segera dikembalikan. Sebab selama ini tidak ada kejelasa terhadap pemilik lahan. Pihaknya pun menuntut agar perusahaan segera melakukan pembayaran. Kalau tidak segera dibayar, pihaknya akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.

"Pihak perusahaan ini hanya sebatas meraup keuntungan. Namun, penderitaan yang dialami warga atau pemilik lahan tidak diperhatikan. PT Gal harus angkat kaki dari wilayah Pandeglang," katanya.