"Sekda bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan lembaga teknis dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, baik dalam hal melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana, maupun memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, PMP Mmeminta dalam pergantian Sekda yang akan dating tidak dipolitisir.

Aktivis AMP Eka Perdinan mengharapkan, pergantian jabatan Sekda tidak ada unsur politik. Sebaliknya harus memenuhi unsur dan kelayakan. Karena jabatan Sekda itu bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal menyusun kebijakan dan mengoordinasikan tiap-tiap Dinas dan lembaga teknis daerah.

Mengingat posisi Sekda sedemikian rupa, ia menegaskan, dipandang perlu ada partisipasi masarakat dalam mengawasi pengangkatan Sekda agar berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Yani UU No/1974 jo. UU No 43/1999, UU No/32 2004, PP No 32/1979, PP No 100/2000 jo PP No 13/2002, PP No 8/2003, PP No 9 /2003, Permendagri No 5/2005, Keputusan Ka BKN No 13/2002.

Eka menambahkan, pengangkatan Sekda dapat membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kabupaten/kota yang good governence dan clear governence. Untuk itu, pihaknya meminta Bupati Pandeglang agar mengusulkan pihak-pihak yang memang sesuai dengan aturan, baik secara administrasi, pengalaman kerja, dan dalam hal wawasan kebangsaan. Gubernur Banten pun harus mengangkat pihak yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan tanpa kepentingan apapun kecuali kepentingan Pandeglang dan masyarakatnya.