Waduuuh...Kok Bisa Begini Yaaa ?

Waduuuh...Kok Bisa Begini Yaaa ?

detaktangsel.com - PAMULANG - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang, diiringi hangatnya suhu politik yang menyerempet persoalan hukum, tidak terkecuali di Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Salahsatu bentuk gambaran di atas, secara tiba-tiba sejumlah warga Tangsel menolak diadakannya puncak hari keluarga nasional (Harganas) di wilayahnya. Alasannya, menurut sejumlah masyarakat, perayaan tersebut dianggap belum cocok dilaksanakan di Kota Tangsel.

Koordinator gerakan Tangsel Anti Kepalsuan (Gertak), Anick HT, mengimbau Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan dengan matang dan meninjau ulang kegiatan Harganas yang hanya menghamburkan uang.

Menurut Anick HT, WaliKota Tangsel Airin Rachmi Diany, dinilainya belum merepresentasikan contoh keluarga yang berperan positif bagi warga.

‎"Suaminya, Tubagus Chaeri Wardana, juga merupakan tahanan KPK. Sementara mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga keluarganya, bahkan sudah lebih dulu ditahan KPK. Sebagai warga Tangsel, kami menyatakan menolak pelaksanaan puncak Harganas di Kota Tangerang Selatan. Demi martabat bangsa, dan demi nama baik keluarga Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan ulang hal ini," kata Anick dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Presiden Jokowi diminta dapat mempertimbangkan kondisi keluarga para pemimpin wilayah. Jika keluarga Wali Kota atau Bupati terlibat persoalan hukum, maka jangan sampai wilayah yang dipimpinnya menjadi tempat diselenggarakannya Harganas.

Sementara itu, Menurut Koordinator Gerakan Mahasiswa Sosialisme (Gemasos) Anuar mengungkapkan, jika peringatan Harganas tersebut merupakan untuk masyarakat, maka pihaknya pertanyakan adalah masyarakat yang mana ?

"Mayoritas yang menjadi tamu dan penikmat Harganas hanya kelompok birokrat saja," ujarnya, saat di temui di acara Harganas, BSD, Serpong, Kota Tangsel.

Anuar juga menambahkan, yang menjadi prihatinnya adalah apa yang menarik dari Tangsel dapat di tunjuk sebagai Kota penyelenggara puncak acara Harganas.

"Kita sama-sama ketahui, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Tangsel merupakan 'zona merah' dalam hal kasus narkotika dan terorisme. Bahkan, kasus korupsi pun menyergap birokrat, dan kasus cerai hidup juga tidak sedikit. Kesimpulannya, apakah tidak salah tempat puncak acara Harganas di Kota Tangsel ?," papar Anuar.

Selain itu, menurut Anuar, dalam perjalanannya sejak persiapan dan sampai acara puncak Harganas, masyarakat Tangsel mana yang di untungkan oleh acara Harganas. "Penggunaan anggaran pembiayaan Harganas sangat besar, tapi manfaatnya sangat kecil. Artinya, ini bisa beresiko dijadikan oknum calon untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk Pilkada, dan memberikan arah-arahan agar tidak terlihat oleh masyarakat," pungkas Anuar.

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online