Ratu Chumairoh Anggota komisi satu DPRD Kota Tangsel berpendapat, salah satu penyebab belum terpenuhinya kualitas lurah seperti yang diharapkan dan juga terkait dengan jajaran pegawai di SKPD yang sampai saat ini "Belum memenuhi kualifikasi standar golongan," katanya saat di konfirmasi detaktangsel.com melalui telpon genggam, Kamis, (19/08/2015).

Ratu melanjutkan, karena adanya pemekaran dari Kabupaten Tangerang sehingga status wilayah dari desa menjadi kelurahan, dan banyak wilayah tersebut yang masih dipimpin oleh Plt lurah. "Hal tersebut di karenakan terbentur oleh golongn jabatannya masih dibawah standar menjadi lurah yakni dengan persyaratannya gol 3C,"Jelasnya.

Menurut Ratu, sudah selayaknya kita harus mendorong jabatan Lurah yang di PLT kan agar segera tidak ada lagi yang di PLT kan, "sesuai Permendagri no 36 th 2007, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sehingga mempermudah pemkot dalam pelayanan terhadap masyarakat lebih bagus serta mempermudah program pembangunan," Ungkapnya

Ratu menambahkan, "Khusus kepada pemkot dan BKPP harus terus mengevaluasi kepegawaian serta selalu diberikan pelatihan khusus kepada non PNS atau Plt Lurah. Karena masalah kekurangan SDM dikelurahan. Sehingga memang tidak mudah dalam pengangkatannya itu sembarang menunjuk dan salahsatu nya lurah tersebut memang harus benar-benar mnguasai letak wilayah secara geografis dan situasi kondisi keadaan daerahnya serta masyarakatnya", tambahnya.