Pengurus APKLI Desman Ariando SPd dan Simon Taihuttu melaporkan kepada Walikota keberadaan asosiasi ini untuk pembinaan PKL sebagai pekerjaaan sektor informal. Selain itu, dapat berkoordinasi dan bersinerji dengan Pemkot Tangsel.

Dalam sambutannya, Walikota mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang dan akan membenahi, membina serta memberdayakan para PKL. Wujud nyata dari program itu yakni telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola PKL pada 2014. Perda ini sebagai pijakan regulasi dalam menata dan memberdayakan PKL.

Walikota juga telah menginstruksikan SKPD terkait untuk mendata dan mendaftarkan PKL agar dapat menjadi database program pemberdayaan PKL. Selain itu, diakui keterbatasan lahan untuk PKL. Untuk itu, akan dicari solusi dengan membuat ketetapan dan peraturan yang lebih teknis tentang izin, lokasi, jam berjualan, serta jenis dagangan.

"Pemkot akan membangun pasar baru atau merehab pasar yang ada agar penataan lokasi bagi PKL dapat terwujud. Bahkan para PKL/pedagang tradisional dapat berjualan di gedung yang berkelas modern," tutur Airin.

Sementara itu, Ketua DPD APKLI Tangsel Desman Ariando SPd menyampaikan terima kasih dari masyarakat PKL Tangsel menyusul penerbitan Perda PKL tersebut.

"Semoga tiga permasalahan mendasar PKL, yaitu kepastian hukum lokasi usaha, akses permodalan, dan capasity building dapat dilaksanakan di Tangsel menyusul keberadaan Perda Tata Kelola PKL ini," ujar Desman.

Dalam hal pemberdayaan, ia mengatakan, PKL juga akan mendapat pembinaan dan bantuan peralatan yang tentunya akan diarahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Relokasi PKL yang akan dilaksanakan bertujuan untuk membina PKL agar memiliki kios yang representatif/layak sekaligus merupakan penataan kota khususnya kawasan terbuka hijau.