| |
| Untuk itu, agar partai politik menempatkan dirinya menjadi lebih akutanbel dan transparan karena dari situlah para eksekutif, legislatif dicetak serta lembaga hukum seperti KPK dan KPU sebagai penyelenggara pemilu dipilih oleh mereka. Permasalahan korupsi ini sebenarnya menghambat agenda reformasi yang dirumuskan 15 tahun silam. Pasalnya sistem elektoral di Indonesia membutuhkan biaya yang tinggi apalagi bagi mereka yang tidak cukup dikenal. Problem korupsi politik menjadi penghambat perjalanan reformasi kita politik elektorial kita yang berbiaya tinggi terlebih bagi yang tidak mempunyai brending image. Awal seseorang menjadi koruptor dimana seorang calon harus merogoh saku dalam-dalam untuk dana kampanyenya. Dengan demikian harus mencari cara untuk mengembalikan modal atau memberikan proyek bentuk terimakasih kepada sponsor. Hal ini menjadi indikator politik korupsi karena biaya politik yang mahal shingga harus mencari balik modal atau memberikan proyek bentuk terima kasih kepada sponsor. Maka tidak urung para kader partai yang menduduki jabatan strategis harus menyetor upeti kepada Parpol. Hal ini menjadikan mereka sebagai 'sapi perahan' Parpol. Terlebih sistem politik kita yang transaksional dan cenderung oligarki. Sehingga perlu adanya komitmen yang dilakukan oleh Parpol karena pada dasarnya segala bentuk kesepakatan dimulai ditingkatan Parpol sebagai penyedia kader. Komitmen itu harus dimulai oleh Parpol segala bentuk agreement politik berawal dari Parpol. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |