Pesta Demokrasi yang baru saja di rayakan oleh rakyat Indonesia di beberapa daerah ini berjalan dengan cukup baik dan lancar, karena bagaimana pun Pilkada serentak ini merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam memilih pemimpin di tingkat daerah (Bupati, Walikota).

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 1/2015).

Pemilihan Kepala Daerah Serentak merupakan salah satu upaya masayarakat dalam memilih kepala daerah di tingkat Eksekutif (Bupati, dan Walikota) mengingat negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokratis.

Dalam sistem Demokrasi rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin baik di tingakat Eksekutif maupun Legislatif, dan sistem pemerintahan pun sepenuhnya berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, saat ini Indonesia telah usai menjalankan pesta demokrasi.

Dalam hal ini Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tidak hanya semata-mata merupakan ritus politik, politik dalam tidak mesti di pahami sebagai cara merebut dan mendapatkan kekuasaan, melainkan salah satu upaya untuk mengabdi kepada umat dan bangsa, karena bagaimana pun masa depan rakyat dan kesejahteraan rakyat di tentukan oleh kebijakan pemerintah.

Setelah Pilkada Usai Rakyat Indonesia kembali menggantungkan harapannya pada calon yang sudah terpilih, agar mampuh mewukujudkan janji-janji kampanyenya dan juga mampuh menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana kita ketahui problem daerah dalam hal ini tentulah sangat beragam, baik di pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Daerah lainnya.

Namun meskipun realitasnya demikian, setiap daerah tentunya mengalami persoalan yang beragam, namun dalam hal ini kiranya ada titik kesamaan persoalan yakni persoalan mensejahterakan dan menghapuskan kemiskinan.

Kepala Daerah yang terpilih di harapkan mampuh menuntaskan dua persoalan tersebut, karena hal ini merupakan hal yang penting yang sangat dan harus di pecahkan di semua daerah yang ada di Indonesia.

Harapan Rakyat

Rakyat Indonesia saat ini sudah merasa jenuh melihat sikap dan kinerja pemerintah baik di tingkat Eksekutif dan Legislatif, hal ini di sebabkan karena adanya kesenjangan yang jauh antara yang semestinya dan yang senyatanya, hal ini terjadi karena praktek politik yang di lakukan oleh pemerintah kita sendiri yang tidak berbanding lurus dengan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Peran dan fungsi wakil rakyat (Kepala Daerah) yang seharusnya mengayomi dan mensejahterakan rakyat, justru malah di selewengkan, dengan cara memperkaya diri dan mensejahterakan kelompoknya.

kira-kira citra itulah yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini, baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif.

Namun disisi lain Masyarakat juga berharap Setelah usainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ini calon-calon kepala daerah yang telah terpilih di harapkan mampuh menjaga komitmennya dan bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya.

Saat ini rakyat Indonesia tidak butuh janji-janji akan tetapi rakyat Indonesia membutuhkan kepastian yang kongret, dalam hal ini calon pemimpin daerah yang terpilih juga memiliki tanggung jawab dan bertugas untuk memperbaiki dan menuntaskan persoalan yang ada di daerah.

Baik kesenjangan sosial, kemiskinan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya, dalam hal ini masih banyak persoalan-persoalan daerah yang harus di perbaiki dan di benahi.

Selain itu kepala daerah yang terpilih di harapkan mampuh menjadi pemimpin yang memiliki semangat pengabdian dan komitmen untuk umat dan bangsa.

Penulis

Deni Iskandar , Mahasiswa Perbandingan Agama.
Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat.