Kebijakan pemerintah melalui dinas terkait acapkali menghambat pelayanan publik. Kondisi ini mengakibatkan infrastruktur seperti sarana jalan Provinsi Banten di Tangeang Selatan (Tangsel) banyak yang mengalami kerusakan, termasuk di kota dan kabupaten.

Kinerja pemeritah sangat lamban melakukan penanganan atau perbaikan jalan. Padahal aktivitas yang padat senantiasa mewarnai keseharian Kota Tangsel. Sementara penghasil pendapatan asli daerah (PAD) salah satu terbesar di Provinsi Banten.

Lalu kemanakah pajak kami?Pajak yang telah kami bayar jika kami tidak mendapatkan pelayanan yang baik ? Bahkan, kegagalan pemerintah provinsi dalam merespon dan menindaklanjuti kendala dan masalah di daerah terkesan lamban dan malas-malasan.

Lalu, bagaimana mungkin kami hanya diam jika perlakuan ini semakin menjadi-jadi?. Mengingat sudah sering kali terjadi kecelakaan yang diakibatkan kinerja instansi terkait yang di Provinsi Banten buruk. Kalau kita ingin menghitung hari, sudah berapa lama HM Husni Hasan, CES menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten. Selama itu pula harapan perubahan dan perbaikan pun tertunda. Adapun harapan menyusul penggantian formasi baru di struktural Pemerintah Banten yang dilakukan Plt Gubernur Banten H Rano Karno tidak menimbulkan effek yang luar biasa. Sebaliknya bisa dikatakan biasa-biasa saja.

Tidak banyak yang berubah. Masih lamban kalau bahasa Sundanya, 'lelet'.
Barangkali pembagian 'kue' di Provinsi Banten belum merata bagiannya. Itu masalah klasik.

Untuk di wilayah Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, masih banyak jalan provinsi yang rusak parah. Penerangan jalan kacau balau. Masih banyak lagi masalah yang belum mampu diselsaikan. Seharusnya biarkan bang Doel itu main film lagi saja daripada tidak mampu mengatur Pemda Banten dengan baik. Soalnya, bisa kita lihat yang paling menonjol di jalan arah kantor gubernur sampai saat ini masih rusak parah. Minim penerangan, minim luas, banyak debu dll.

Harapan kami ke depanya, agar Bang Doel bekerja secara maksimal. Kalau memang belum mampu jangkau yang jauh, maka hukum dulu yang dekat. Misalnya, pecat kepala-kepala instansi-instansi yang membandel dan memperlambat proses pembangunan di Provinsi Banten.