"Untuk sementara dengan anggaran renstra, kita akan membeli tiga unit helikopter untuk skadron udara VVIP," kata KSAU di sela-sela acara silaturahmi dan makan bersama media massa di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa  (24/11) malam.

Menurut dia, rencana pembelian helikopter AW 101 yang canggih dan modern itu murni merupakan hasil kajian dari Skadron Udara VVIP. Kemudian, dikaji di Mabes TNI.

"Setelah dikaji dengan baik, saya memutuskan untuk membeli helikopter VVIP. Ini merupakan hasil kajian kita," kata Agus.

Terkait permintaan agar helikopter itu dipasang antipeluru, kata KSAU, akan dilihat lagi anggarannya. Bila mencukupi, bisa saja dipasang antipeluru, antijamming, antirudal, dan lainnya.

"Kalau helikopter presiden AS dipasang segala macam, dengan anggaran bisa mencapai 120 juta dolar AS," katanya.

Pembelian helikopter VVIP yang diperuntukkan bagi presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara dan tamu negara itu lebih mengutamakan safety (keamanan) dan kenyamanannya.

"Kalau tidak safety, dan nanti terjadi apa-apa, maka saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya minta agar helikopternya safety," tutur KASAU.

Ia berharap satu unit Helikopter AW 101 akan tiba pada tahun 2016. "Insya Allah, sebelum 9 April 2016, helikopter tersebut sudah tiba di Tanah Air," ucapnya.

Helikopter VVIP yang dibeli TNI ialah AgustaWestland AW101. Ini helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil.

AgustaWestland AW101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata angkatan laut modern.

Selama ini, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI mengunakan Helikopter Super Puma yang dioperasikan oleh Skuadron 17 VIP TNI AU yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan oleh Skuadron 45 VIP yang juga bermarkas di Halim.

Skuadron 17 dan 45 tersebut merupakan skuadron khusus yang menerbangkan pesawat-pesawat atau helikopter-helikopter untuk VIP dan VVIP. Skuadron 17 misalnya pernah membawa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dengan Boeing 737. Sementara Skuadron 45 mengkhususkan pada pengoperasian helikopter atau rotary wing aircraft.

Agus Supriatna menegaskan, pengadaan helikopter antipeluru AgustaWestland AW101 itu bukan oleh Sekretariat Negara (Setneg) seperti Helikopter Super Puma itu.

"Heli Super Puma pengadaannya oleh Setneg, tapi dioperasionalkan oleh TNI AU," kata KSAU.

Rencana Renstra TNI AU

Sementara itu di tempat dan waktu terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah apabila pembelian helikopter kepresidenan merupakan rencana dari Sekretariat Negara (Setneg) sebagaimana pemberitaan di media. Menurutnya, pembelian helikopter itu merupakan rencana strategis (renstra) TNI Angkatan Udara (AU).

"Peremajaan heli bukan dari Sesneg kan itu TNI AU, di Sesneg enggak ada. Itu setahu saya di TNI AU sudah ada dalam renstra, sudah dibicarakan," kata Pratikno usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Pratikno menjelaskan, teknis pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 asal Italia guna menggantikan helikopter yang lama jenis Super Puma asal Prancis itu masuk ke dalam kebijakan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di TNI lewat Menteri Pertahanan (Menhan), bukan kebijakan transportasi.

"Jadi makanya mendengar berita itu, saya sudah konfirmasi ke KSAU, beliau sudah menjelaskan, itu sudah ada dalam renstra TNI AU. Sudah diajukan melalui Menhan karena itu policynya," jelasnya.

Bukan Cuma untuk Jokowi

Pembelian helikopter antipeluru untuk  VVIP tak hanya ditujukan untuk Presiden. Helikopter yang akan tiba tahun depan tersebut, AgustaWestland AW101, bisa digunakan oleh pejabat-pejabat penting negara selain Jokowi.

“Jadi perlu diluruskan. Peruntukan helikopter ini kan untuk VVIP, jadi bisa saja dipakai Wakil Presiden, pejabat tinggi, sampai tamu negara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto seperti dikutip CNN Indonesia. (Herry)