"Isu agama menjadi isu yang sensible, marketable senantiasa laku dalam perdagangan dan juga flameable, isu yang bisa menyulut persoalan dalam masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada Kamis, (19/10/2017) saat ditemui di Kampus UMN Gading Serpong, Tangerang.

Menurutnya, masyarakat sipil memegang peranan yang sangat penting untuk menghadapi isu ini, karena masyarakatlah yang akan memilih calon pemimpinnya. Masyarakat harus memastikan bahwa partai politik mencalonkan orang yang memiliki intergritas dan kredibitas, tidak hanya sekedar punya instansi.

Penyebaran isu SARA kerap kali disuarakan melalui media sosial. Dengan media sosial, orang bebas untuk menyuarakan pendapat dan menyebarkannya yang bisa jadi itu salah satu penyebaran kebencian. Partai politik juga memanfaatkannya untuk melakukan black campaign

"Penggunaan media sosial perlu jadi agenda pembahasan sendiri, karena regulasinya memang belum ada. Belum ada regulasi yang cukup ketat bagaimana penggunaan media untuk kepentingan politik," ujar Abdul.

Media sosial sangat personal dan bebas digunakan oleh mayoritas masyarakat, namun hal ini tidak bisa dikontrol bahkan oleh pemerintah sekalipun. Hanya masyarakat penggunanya yang bisa mengendalikan isu di media sosial, bagaiamana cara menanggapinya dan tidak membuat masalah baru.

Pada 2018 nanti akan berlangsung Pemilu di beberapa provinsi dan kota. Masyarakat sipil perlu memastikan Pemuli 2018 akan berjalan secara damai dan berkualitas. "Dengan demikian bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik," ujar Abdul.

Isu SARA jangan sampai menyebabkan masalah, untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama lintas iman diantara para tokoh dan pemeluk Agama untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan Agama untuk kepentingan politik, terutama di Pemilu yang akan datang.