“Harusnya, Gubernur itu jadi teladan, bukan malah mempertontonkan diri dengan mengerahkan massa. Ini bukan zamannya lagi,” kata anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat di Jakarta, Jumat (20/12)

Seperti diketahui, Ratu Atut datang diiringi dengan ribuan massa untuk mendatangi KPK. Bahkan para pendukung Atut ini menyinggung soal santet dan siap membela sang gubernur tersebut. “Langkah ini akan merugikan Atut sendiri,” tegasnya.
Martin berharap Atut tak mengintervensi KPK untuk menjalani proses hukum.

"Kalau dia mengerahkan massa, akan jauh lebih banyak, berpuluh-puluh kali bahkan beratus kali rakyat yang lebih banyak mendukung KPK," ujarnya

Lebih jauh kata Martin, rakyat juga bisa turun ke jalan untuk membela KPK. Rakyat bisa marah jika KPK diintervensi dalam kasus Atut. Untuk itu katanya, jangan sampai emosi rakyat tersulut karena jawara-jawara itu. “Rakyat yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat bisa turun," tambahnya.

Dengan demikian,  dia menyarankan agar Ratu Atut kooperatif dengan KPK. Sebaiknya Atut mengikuti semua proses hukumnya dengan tertib. "Kasusnya sudah ditangani KPK, itu sudah masuk sistem. Itu lebih baik mengikuti sistem hukum yang menjadi pegangan negara ini. Bukan dengan unjuk kekuatan, yang justru malah menjadi kelemahannya," ujarnya.

Sebagai gubernur wanita pertama di Indonesia lanjut Martin,  kasus Ratu Atut harusnya bisa menjadi panutan perempuan lain, agar tidak tersangkut korupsi. Karena itu dia menilai prihatin, karena perempuan pertama sebagai gubernur, malah tersangkut kasus korupsi di Banten.(red)