Print this page

Paripurna LKPj APBD 2017, Pansus DPRD Tangsel Sampaikan Banyak Catatan

Paripurna LKPj APBD 2017, Pansus DPRD Tangsel Sampaikan Banyak Catatan

Detaktangsel.comSERPONG--Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Sederet catatan maupun rekomendasi hasil pembahasan Pansus tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Tangsel, lantai lll gedung ifa, Serpong, Kamis (19/4/2018).

Meski serapan pelaksanaan anggaran tahun 2017 lalu dinilai cukup baik, namun Pansus DPRD Tangsel dalam penyampaiannya yang dibacakan Ketua Pansus LKPj, Iwan Rahayu, memberikan catatan kepada Pemkot Tangsel.

Menurut Iwan, ada beberapa catatan yang harus dievaluasi oleh pemerintah daerah ini, guna memperbaiki sistem pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat Kota Tangsel secara umum.

Iwan menguraikan, di bidang pendidikan, menurutnya, masih adanya permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru bagi kelulusan SD yang akan masuk ke SMP. Dimana masih ada pungutan liar yang menyebabkan masyarakat sangat dirugikan oleh ulah oknum sekolah tersebut.

"Kami merekomendasikan untuk kasus di pendidikan ini, perlu adanya pengawasan dan penindakan yang sangat tegas terhadap sekolah yang mengenakan biaya masuk sekolah terhadap murid,” ungkapnya.

Sedangkan dalam bidang kesehatan, catatan yang diberikan oleh Pansus ialah memang semua sasaran telah tercapai, namun faktanya masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk. Selain itu, masih belum optimalnya pemakaian gedung 2 RSUD Kota Tangsel yang perlu penangan serius terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk BPJS.

Sementara dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Iwan jelaskan, Pansus sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pengerjaan Gedung DPRD Kota Tangsel belum juga selesai.

Tak berhenti sampai disitu, Iwan melanjutkan bahwa masih ada beberapa titik banjir akibat dari penanganan masalah banjir yang dilakukan tidak secara sistematis, komperhensif dan berkesinambuingan.

"Untuk ini kami merekomendasikan perlu upaya serius dari Pemkot Tangsel, dalam membuat program penanganan banjir. Untuk gedung DPRD, OPD terkait harus lebih berkompeten lagi dalam penyelesaiannya dan dalam memilih pihak ketiga pun harus lebih selektif lagi,” tegasnya.

Sedangkan pada laporan keuangan, Iwan mengatakan, bahwa Dana Bagi Hasil Pajak yang masih belum mencapai target. Sehingga perlu adanya inovasi dari Pemkot Tangsel dalam meningkatkan dana bagi hasil daerah pajak, supaya tidak menunggu hasil dari pusat.

Begitupun pada aset, Iwan menilai setiap tahunnya selalu ada masalah terkait dengan fisik dan dokumen aset yang dimiliki Kota Tangsel.

"Perlu dilakukan identifikasi dan penanganan lebih serius terhadap aset eksisting berdasarkan perolehan yang meliputi seluruh aset yang ada,” beber dia.

Iwan juga mengatakana, Pansus memberikan apresiasi dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami peningkatan. Serta banyaknya prestasi yang telah dicapai Pemkot Tangsel selama 2017.

Sementara itu, Walikota Airin Rachmi Diany mengatakan, semua catatan yang diberikan oleh Pansus DPRD Kota Tangsel, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemkot kedepannya.

"Tadi kita mendapatkan apresiasi dan juga catatan, tentunya catatan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, karena tidak hanya catatan juga ada rekomendasi atau usulan yang diberikan oleh DPRD Kota Tangsel,” pungkasnya.