Ketua DPRD Kota Tangsel M Ramlie mengatakan tahun ini pihaknya tidak mendapat pengajuan anggaran raskin dari pemerintah daerah. Padahal diakuinya, program raskin tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat berekonomi lemah.

"Untuk raskin tahun ini tidak ada pengajuan dari Pemkot tangsel. Padahal, raskin ini sangat dinanti masyarakat miskin di Kota Tangsel," katanya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel Purnama Wijaya mengaku pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk raskin ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hanya saja, usulan dari Dinsosnakertrans hingga saat ini belum mendapat jawaban dari TAPD.

"Kita kan ngusulin ke TAPD, bukan DPRD. Nantinya, dari TAPD diajukan ke DPRD. Tapi dari TAPD hingga saat ini belum ada jawaban," ungkap Purnama.

Bahkan Purnama mengaku, data usulan anggaran raskin ke TAPD masih dimilikinya. Dalam draf itu, Dinsosnakertrans mengajukan anggaran sebesar Rp4.802.976.000 yang diperuntukan bagi 16.677 rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin.

"Harganya kan 1.600 rupiah per liter dikalikan 15 Kilogram untuk 12 bulan. Rencananya (kalau anggaran disetujui), tahun ini raskin digratiskan. Tapi, karena tidak disetujui, masyarakat akhirnya tetap harus membayar 1.600 rupiah per kilogram," jelasnya.

Namun demikian, Purnama menjamin belasan ribu RTS penerima raskin itu tetap akan mendapat jatahnya. Hanya saja, program raskin gratis 2015 tak jadi berjalan lantaran pengajuan anggarannya hingga saat ini belum ada respon dari TAPD.

"Kita jamin masyarakat tetap mendapat jatah raskin. Cuma harus bayar per kilogramnya 1.600 rupiah,"ujarnya.