Sebab, para pelipat surat suara mengaku keberatan dengan upah yang ditetapkan KPU Tangsel. Dimana, upah sebesar Rp,86 per lembar untuk surat suara Caleg DPR-RI dan Rp,60 perlembar untuk surat suara Capres RI, dianggap terlalu kecil.

Syahrul, salah satu pelipat surat suara mengatakan, dengan upah sebesar itu dirinya mengaku lebih mengundurkan diri dan tidak akan melanjutkan kembali menjadi pelipat surat suara.

"Satu dus 500 ribu lembar, upahnya 42 ribu rupiah, itu jatuhannya berarti per lembar 86 perak. Kalau segitu kita dapat apa," ungkap pria asal Jurang Mangu Barat, Pondok Aren itu.

Syahrul yang sejak pagi belum menyelesaikan satu dus surat suara itu pun berharap agar upah untuk melipat surat suara bisa disesuaikan atau dinaikan menjadi Rp,100 per lembar.

"Masa sih 100 perak aja ngak mampu, kan kita acaranya pesta kan. Pesta demokrasi. Ini sih bukan pesta demokrasi namanya," ketus Syahrul.

Hal sama juga diungkapkan Aliyah, wanita yang mengenakan jilbab warna krem ini mengaku tidak akan kembali lagi untuk melipat logistik surat suara Pemilu di GSG Pondok Aren. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ia terlibat melakukan pelipatan surat suara, upah kali ini terlalu kecil.

"Ini jauh banget kan bedanya. Jadi besok mah ogah balik lagi kalau ngak dinaikin harganya,," kata wanita asal Pondok Pucung ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Bambang Dwitoro mengatakan bahwa saat perekrutan pekerja pelipat surat suara dilakukan, pihaknya sudah menyampaikan soal besaran upah untuk melipat surat suara Pemilu 2019 berbeda dengan pelipatan surat suara Pemilihan Kepala  Daerah (Pilkada).

"Pemilu ini kita terbatas anggarannya, karena kan dari APBN. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan harganya akan dibawah dulu waktu Pilkada. Karena pilkada itu kita yang anggarin," singkat Bambang.