Desakan agar KADIN Provinsi Banten menerbitkan Surat Keputusan tersebut, menyusul surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh mayoritas Dewan Pengurus KADIN Tangsel disalah satu rumah makan kawasan Serpong Utara, Jumat (10/2) lalu.

"Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Kadin Kota Tangsel yang dipimpin Kemal Pasha sudah habis. Kami Dewan Pengurus Kadin meminta kepada Kadin Provinsi Banten untuk segera membentuk kepengurusan sementara," Kata Wakil Ketua KADIN Tangsel, Muhammad Fauzi Siregar kepada wartawan usai acara silaturahmi.

Menurut dia, pengurus sementara ini harus segera dibentuk untuk melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) II Kadin Kota Tangsel. Agar, ada pembenahan dalam tubuh Kadin Kota Tangsel yang sudah terbilang fakum dalam beberapa tahun terakhir.

"Dalam surat pernyataan itu, kami juga meminta kepada Kadin Provinsi Banten untuk mencabut SK kepengurusan Kadin Kota Tangsel yang sudah habis," paparnya.

Tak hanya itu, Dewan Pengurus Kadin Kota Tangsel juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kepengurusan demisioner. Pasalnya, Kepengurusan demisioner ini membentuk secara sepihak kepanitiaan Mukota. Panitia Mukota yang dibentuk Kemal Pasha tersebut berisi orang-orang yang bukan anggota Kadin Kota Tangsel.

"Kami tidak percaya dengan kepanitiaan yang dibentuk demisioner. Kami menilai tak akan ada netralitas dalam kepanitian Mukota itu," ujarnya.

Wakil Ketua Kadin Kota Tangsel Herdian Koesnady mengatakan Kadin di luar Kota Tangsel saat ini kinerjanya jauh lebih baik. Untuk itu, dirinya berharap, upaya Dewan Pengurus Kadin Kota Tangsel ini bisa membawa perubahan dalam tubuh Kadin Kota Tangsel.

"Kadin Kota Tangsel harus eksis dan mengayomi pengusaha lokal yang ada di Kota Tangsel," katanya.