“Info yang saya dapat besok Ibu (Gubernur Ratu Atut-red) masuk kok. Dengan atau tidaknya acara penting yang harus dihadiri, Gubernur memang harus kerja,” ujarnya singkat saat dihubungi.

Sedangkan Juru Bicara KPK Johab Budi mengaku belum mendapatkan informasi kapan Ratu Atut diperiksa. “Kita belum dapat jadwal pemeriksaan, karena ini hari Minggu. Yang pasti dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten meminta kepada Gubernur agar permasalahan yang menimpa adiknya tidak mengakibatkan konsentrasi sebagai kepala pemerintahan Provinsi Banten terpecah. Terlebih ia akan dimintai keterangannya sebagai saksi di KPK. “Kami berharap dengan kejadian ini Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dalam PP 19 Tahun 2010 salah satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota, memelihara stabilitas politik dan menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Kepala Divisi Public Service Pattiro Banten Miftahul Hayat.

Mengacu pada peraturan terasebut maka tugas terpenting Gubernur adalah bagaimana ia harus meningkatkan kejehteraan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. “Selain itu juga Gubernur harus fokus pada penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi yang saat ini terjadi hendaknya tidak menggangu kinerja Gubernur sehingga penyelenggaraan pemerintah Provinsi Banten tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Iksan Ahmad, pengamat politik di Untirta Serang mengatakan, dampak dari penangkapan adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tb Chaeri Wardhana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap menjadi suatu kepastian bagi masyarakat Banten bahwa struktur 'dinasti keluarga' pada tataran politik dan struktur kekuasaan dinilai menjadi struktur korupsi.

Dengan kata lain, struktur politik dan kekuasaan di Banten memang ditopang oleh struktur korupsi yang sistematis, massif, dan memiliki pola dan dimensi yang terbuka dari praktik jual beli. “Hal ini menjadi cerminan kebohongan publik menjadi bagian yang inheren dalam menjalankan roda pemerintahan di Banten, hal ini sebenarnya telah dirasakan sebelum adanya penangkapan adik Gubernur Banten secara luas dalam distorsi terhadap nilai-nilai dasar pembangunan yang dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat,” kata Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ikhsan Ahmad, Minggu (6/10).

Dikatakannya, hampir seluruh spektrum dan instrumen pembangunan bersifat pragmatisme, sekularisme, dan transaksionalis dalam suatu sistem sosial dan politik yang korup. Bentuk dan jalannya demokratisasi di pemerintahan, katanya, membuat pola tersendiri yang sulit dipahami yakni menguatnya dinasti politik secara luas yang didukung kapitalisasi politik. “Desentralisasi yang berjalan sebagai amanat dari perundang-undangan serta buah dari reformasi lebih bersifat sentralistik. Sudah tentu masyarakat tersandera dari peluang hidup lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, dengan kejadian ini, sudah saatnya semua elemen masyarakat di Banten berdiri pada suatu kebutuhan penyikapan secara objektif untuk memilih langkah-langkah positif mendukung pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya demi Banten lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Ditegaskan, sebagai sebuah pertanggungjawaban moral sebaiknya Gubernur Atut, Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman, Wakil Walikota Lebak Amir Hamzah, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, dan semua posisi pejabat publik on the top yang terkait dan menjadi bagian dari struktur politik mengundurkan diri memberikan kesempatan kepada next level pimpinan di bawahnya untuk memimpin lebih dahulu. “Satu alasan yang prinsip dari argumentasi ini adalah memberi ruang kepada masyarakat agar kembali memiliki kepercayaan kepada pemerintahan yang berjalan. Mungkin hal ini menjadi sirkulasi kekuasaan yang abnormal tapi perlu dipikirkan dan dipertimbangkan sendi-sendi dasar dari kehidupan sosial politik masyarakat yang perlu diperbaiki dari trauma korupsi,” ungkapnya. (zey/mediabanten.com))