Ketidakmeratanya pembangunan ekonomi di Banten dapat terlihat dari dua wilayah ekstrem antara wilayah Utara dan Selatan.

"Pemerataan pembangunan masih belum merata. Yang paling mencolok infrastruktur jalan," ungkap Tenaga Pengkaji Perbendaharaan Dirjen Keuangan Negara Tauhid pada acara Kementerian Keuangan 2014 Kebijakan fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Selasa (6/5).

Kendala pemerataan pembangunan ini, menurut Tauhid, lantaran terkendala pada pengadaan barang dan lelang di satuan kerja. Selain itu, Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Banten termasuk yang rendah. "Banten menduduki posisi ke-23 dari 33 provinsi," katanya.

Ia menilai, hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Karena pembangunan sektor industri di wilayah Utara cukup tinggi. Namun kondisi ini timpang bila dibandingkan wilayah Selatan dengan sektor pertanian yang kurang berkembang.

"Sebenarnya pembangunan Banten lebih baik sedikit dari nasional. Untuk itu, seharusnya kesejahteraan di Banten lebih baik dari nasional," tambah Ketua Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan IPB Bogor Bambang Juanda di tempat yang sama.

Berdasarkan data BPS 2012, angka kemiskinan di Banten sebanyak 5,71% dari 11,75 juta penduduk setempat. Sedangkan angka inflasi Banten setinggi 9,16% pada 2013.

"Angka kemiskinan di Banten bisa dibaca dari pengeluaran masyarakat Ro300 ribu per bulan. Pengeluaran itu melebihin pendapatannya," pungkas Bambang Juanda.