Reses Anggota DPRD Tangsel, Sri Lintang Banjir Aduan Dari Masyarakat

Sri Lintang Rosi Aryani saat reses di Ciputat Timur. Sri Lintang Rosi Aryani saat reses di Ciputat Timur.

Detaktangsel.com CIPUTAT TIMUR--Anggota DPRD Kota Tangsel, Sri Lintang Rosi Aryani, baru saja menyelesaikan reses ketiganya di Ciputat Timur. Dalam reses itu, politisi yang kini menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel, mendadak kebanjiran aduan yang di sampaikan masyarakat kepada dewan asal Dapil Ciputat Timur tersebut.

Seperti yang terjadi saat reses di Bale Ayu Cirendeu, Ciputat Timur, Sabtu (7/12/2019 lalu, sebanyak 70 tokoh masyarakat mulai dari ketua majelis taklim, pengurus Karang Taruna hingga tenaga pendidik, secara langsung menyampaikan persoalan yang dialaminya kepada Sri Lintang.

Adapun yang menjadi persoalan di masyarakat yakni pelayanan penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebentar lagi akan ada kenaikan iuran. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan tersebut akan terasa memberatkan.

"Terlebih di kalangan warga yang berpenghasilan pas-pasan. Ini sangat memberatkan," ungkap salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya itu.

Menanggapi hal tersebut, Sri Lintang mengatakan bahwa PKS selama ini paling kritis dan vokal terhadap rencana kenaikan iuran BPJS tersebut. Sri Lintang pun berharap pemerintah mau mendengarkan keluhan masyarakat dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"PKS sudah dan tetap berjuang sekuat tenaga agar iuran BPJS tidak naik," ungkap Lintang.

Selain masalah BPJS, aduan lain yang di sampaikan langsung kepada Sri Lintang yakni soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan (PBI). Dimana masih terdapat warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi namun jadi pemegang kartu KIS.

"Memang kami mendapati beberapa kasus orang mampu secara ekonomi yang tak sedikit sebagai pemegang KIS. Ini menurut saya tidak tepat sasaran, maka perlu adanya pendataan ulang data kependudukan, khususnya bagi mereka yang benar-benar tidak mampu agar menjadi prioritas,” beber dewan yang juga sebagai Anggota Komisi lll ini.

Hal sama juga di sampaikan oleh perwakilan guru. Terutama soal tunjangan sertifikasi guru yang dirasakannya tersendat. Bahkan, tak hanya pada persoalan tersendat, soal tunjangan sertifikasi guru pun, juga ikut tersendat.

“Masalah ini akan saya teruskan ke pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ucapnya.

Perwakilan Karang Taruna meminta anggota Fraksi PKS DPRD agar lebih intens lagi turun ke masyarakat supaya dapat memberikan manfaat bagi para pemuda. Mereka berharap Fraksi PKS sebagai representasi partai kaum muda bisa menyampaikan keinginan  mereka mendapatkan pelatihan soft skill untuk meningkatkan  kapasitas SDM Muda.

"Insya Allah akan saya  sampaikan ke dinas terkait untuk diadakan pelatihan soft skill bagi pemuda karena     bentuk pelatihan yang di berikan masih berupa hard skill seperti sablon, bengkel, dan lainnya,” tandasnya. 

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online