Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) Kota Tangsel Puji Iman Jarkasih mengatakan, pengerjaan gedung sekolah yang didalamnya terdapat 600 orang siswa dengan 19 tenaga pengajar itu pembangunannya diduga tidak sesuai spesifikasi, maka penegak hukum dan kejaksaan harus cepat melakukan pengusutan tekait hal tersebut.

"Karena ada indikasi pelanggaran undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan juga melanggar undang-undang tentang jasa konstruksi," ujarnya pada Kamis (9/3/2017).

Kata dia, selain diduga tidak sesuai spesifikasi, proses pengerjaannyapun dinilai minim pengawasan dinas terkait. Sehingga, hasilnya tidak maksimal.

"Sebenarnya, pembangunan fisik dilingkungan pemerintah harus sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang ada pada pemerintah," katanya.