Mereka meminta Bupati Lebak Iti Oktavia Jaya Baya untuk mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung untuk mengusut tuntas kasus program bantuan Kredit Peduli Lebak (KPL) pada 2006 lalu yang sampai saat ini tidak jelas kepastiannya.

"Kami meminta Bupati untuk desak Kejari Lebak untuk membongkar siapa pun oknum pejabat yang terlibat dalam kasus KPL," ungkap Japar Sodik saat orasi.

Adapun penerima manfaat pada program KPL tersebut ada empat satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yakni Dinas Pertanian sebesar Rp876 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp117 juta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp 124 juta, dan Dinas Peternakan Rp 217 juta. Bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan diduga diselewengkan oleh oknum pejabat.

Ketua LSM Ombak Lebak menegaskan, sebenarnya kasus KPL sudah ditangani pihak Kejari. Namun, entah kenapa sampai saat ini tidak jelas. Hal tersebut patut dipertanyakan. Ada apa dengan Kejari Lebak. (Gus/nov)