Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti mengaku optimis target itu akan tercapai seiring bakal tumbuhnya kawasan-kawasan industri baru.
Dari jumlah investasi itu, tertinggi masuk ke Kota Cilegon dengan besaran mencapai Rp18,82 triliun lebih dan paling kecil Kota Serang sebesar Rp 0,29 triliun. Adapun untuk negara yang berinvestasi paling besar adalah Malaysia sebesar Rp 8,92 triliun. Disusul berikutnya oleh Singapura sebesar Rp 7,58 triliun, Korsel Rp 6,09 triliun, Jepang Rp 3,33 triliun dan Thailand Rp 1,21 triliun.
Seiring dengan pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang, Pemprov Banten memroyeksikan di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang tumbuh kawasan industri baru yang ramah lingkungan.
"Dua Pemda yang berkaitan, saat ini sudah melakukan revisi RTRW tahun 2022-2042, untuk disesuaikan dengan rencana Pemerintah Pusat.
Pusat sendiri sudah memfasilitasi untuk pengembangan wilayah industri baru melalui penyusunan Feasibility Study (FS) untuk kawasan Industri di Cileles Lebak dengan konsep Eco Smart Industrial Park. Dan, tahun 2023 ini Dinas Perindag Provinsi Banten akan menyusun master plan Kawasan pendukungnya," ungkapnya
Selanjutnya, untuk percepatan terwujudnya Kawasan Industri Cileles, saat ini telah dijajagi upaya kerja sama dengan calon pengelola kawasan Industri (KI) Cileles. "Mudah mudahan segera terealisasi, sehingga upaya untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di sebagian wilayah selatan Banten segera terwujud," ungkap Virgo.
Kemudian, lanjut Virgo, untuk masterplan kawasan industrinya sendiri, nanti pengelola kawasannya yang membuatnya.
Disinggung mengenai karakteristik industri yang diarahkan ke Banten Selatan, Virgojanti mengatakan, potensi kawasannya Banten Selatan adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.
"Yang jelas, kan kebijakan Pusat adalah hilirisasi industri yang sedang dilakukan,” ungkapnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, perubahan RTRW itu merupakan upaya mendasar Pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan global. Dengan adanya penyesuaian RTRW itu, maka pondasi untuk pengembangan daerah kita sudah lakukan. Sehingga untuk selanjutnya bisa dilakukan pengembangan sesuai perkembangan zaman.
"Ini sangat penting sebagai baseline agenda kerja kita, itu merupakan perintah langsung Presiden," ungkapnya.
Dikatakan Al Muktabar, pada prinsipnya tata ruang tersebut disusun sesuai dengan peruntukannya, ada kawasan pemukiman, industri dan ruang terbuka hijau hingga pemanfaatan kawasan kelautan.
"Maka, pengaturannya kita lakukan secara komprehensif, termasuk untuk lingkungan hidup itu menjadi bagian konsentrasi kita," jelasnya. (Zal)