Dalam kesempatan itu, Al Muktabar menyampaikan berbagai program Pemerintah yang sudah dan sedang dilakukan oleh Pemprov Banten.

“Ada banyak hal tadi yang kita diskusikan bersama. Utamanya terkait dengan program pembangunan di Provinsi Banten seperti persoalan lingkungan dan hutan mangrove,” katanya.

Selain itu, lanjut Al Muktabar, Wapres juga mempertanyakan terkait dengan antisipasi terhadap kondisi cuaca menjelang perayaan Tahun Baru 2023 yang diprediksi akan banyak pergerakan masyarakat.

Disampaikam, bahwa Pemprov Banten sudah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Forkopimda dan juga stakeholder terkait dalam menghadapi perayaan malam tahun baru.

“Saya juga laporkan, kita selalu intens melakukan koordinasi dengan BMKG. Selain itu, personal BPBD juga sudah kita siagakan di sejumlah titik rawan bencana sebagai bentuk antisipasi,” jelasnya.

Kemudian, tambahnya, Al Muktabar juga melaporkan perkembangan penanganan stunting di Provinsi Banten. Saat ini sudah ada progress penurunan sekitar 3 persen lebih, dimana yang paling besar penurunannya ada di wilayah Kota Tangerang.

“Informasi terupdate dari Kemendagri yang saya dapatkan seperti itu,” imbuhnya.

Kemudian, Wapres juga meminta Pj Gubernur Al Muktabar untuk konsentrasi terhadap program penanganan kemiskinan ekstrim dengan melakukan berbagai upaya dan berkolaborasi bersama-sama. “Kita sepakat akan hal itu, dan sejak beberapa bulan yang lalu Pemprov juga sudah melakukan berbagai gerakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam rangka penanganan itu,” katanya.

Terkait dengan progress penanganan inflasi, Al Muktabar menjelaskan kondisi di Provinsi Banten sudah cukup terkendali. Hal itu terlihat dari angka inflasi kita yang masih di bawah rata-rata nasional.

“Kita juga mempunyai cadangan stok beras yang cukup,” ungkapnya.

Dalam sektor dukungan anggaran, Pemprov Banten sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 77 miliar lebih pada tahun anggaran 2022 yang dialokasikan dalam berbagai program seperti operasi pasar, program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdapat pada lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Zal)