"Tidak heran bila belakangan ini muncul kecenderungan penyelenggara pemilu sibuk mengatur caleg. Akibatnya, KPU kurang fokus pada sosialisasi ke masyarakat," kata Fitron, di Serang, Selasa (11/2).
Fitron mengingatkan kepada KPU bahwa satu hal yang penting ketika pembatasan pemasangan alat peraga. Hal itu sudah sedikit membatasi caleg bersosialisasi. Padahal seharusnya lembaga penyelenggara pemilu lebih meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat memilih dengan benar.
"Jangan sampai muncul kesan antara caleg dan penyelenggara pemilu mirip Tom and Jerry. Satu sisi dilarang ini dan itu. Di sisi lain caleg menyiasati aturan agar secara normatif tidak melanggar," jelasnya.
Ia mengemukakan, substansi aturan tetap saja dilanggar. Untuk itu, diharapkan KPU agar meningkatkan sosialisasi. Dengan demikian, pembatasan sosialisai caleg dapat diimbangi dengan sosialisasi yang baik dari penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna menyatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak 2013. Namun sosialisasi yang massif akan dilaksanakan pada Februari-Maret ini. Karena memang terbentur dengan proses pengunaan anggaran.
Dijelaskan Agus, bentuk sosialisasi massif tersebut antara lain dalam bentuk jalan sehat, iklan di media massa cetak maupun elektronik. Sosialissi massif ini ditujukan kepada para pemilih pemula di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat lain. Selain KPU, sosialisasi pemilu juga dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu, serta panwaslu.
"Kritik itu menjadi dorongan dan cambuk bagi KPU untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat," katanya. (gan)