Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ir Asep Jatnika Sutrisno mengatakan, peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif.

"FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan 3 aspek ketahanan pangan yakni, aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan," ucapnya di Aula DPKP Kabupaten Tangerang, Kamis (19/10/2023).

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem pengembangan dini terhadap masalah pangan dan kewenangan pangan dan gizi.

"Peta kerawanan pangan ini bisa Integrasikan dengan data dinas kesehatan terkait wilayah yang stunting dan juga perangkat daerah lain seperti kemiskinan ekstrem dan lainnya," ujar Asep Jatnika.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang menambahkan, penyusunan peta ketahanan dan kerawanan atau FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Adapun tujuan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) adalah:

1. Menyoroti kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap pangan pangan tingkat kabupaten berdasarkan indikator terpilih.
2. Mengidentifikasi penyebab kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di kabupaten.
3. Menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk kerentanan pangan kronis.

Data aspek akses pangan yang bersumber dari persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Persentase desa yang tidak memiliki akses yang memadai dan persentase rumah tangga tanpa listrik.***