"Kami menyampaikan apresiasi atas demo buruh hari ini yang berjalan aman, tertib dan damai, " katanya di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (10/12)

Menurutnya pemerintah berupaya mengakomodasi semua aspirasi dan berbagai tuntutan pekerja/buruh dan segera ditindaklanjuti bersama berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Terkait kenaikan BBM, Hanif mengatakan dampak pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif juga dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, untuk menyikapi dampak kenaikan BBM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk meringankan beban pekerja

"Saya sudah terbitkan surat edaran kepada para Gubernur tentang Antisipasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Terhadap Upah. Upaya-upaya itu akan meringankan beban pengeluaran pekerja," ungkapnya.

Menurutnya dalam surat edaran itu para Gubernur di seluruh Indonesia diminta memfasilitasi pengadaan transportasi bagi pekerja/buruh yang terjanqkau melalui sarana maupun kebijakan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sama.

" Selain itu Gubernur pun diminta menghimbau para pengusaha untuk menyediakan tunjangan. ,transportasi atau fasilitas antar jemput pekerja/buruh, uang makan dan perumahan pekerja/buruh (rusunawa), " terangnya.

Isi surat edaran lainnya kata Hanif Gubernur diminta mendorong pengusaha mengefektifkan forum Bipartit (LKS Bipartit) dan mengedepankan dialog antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan masing - masing dalam menyikapi masa penyesuaian ekonomi akibat pengalihan subdisi BBM.

Terkait penyedian rumah bagi para pekerja, Hanif mengatakan Kemnaker, Kemen PU dan Perumahan Rakyat bersama BPJS Ketenakerjaan akan terus membangun Rusunawa dan rusunami di kawasan-kawasan industry. Pembangunan perumahan bagi pekerja akan terus dilaksanakan di berbagai provinsi. Bahkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan tahun depan akan menambah anggarannya dari 200 miliar menjadi 600 miliar untuk perumahan pekerja.

Hanif menambahkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk membangun dan mengoptimalkan klinik-klinik kesehatan di kawasan industri.'

"Kita imbau berbagai perusahaan agar mengadakan bazaar murah dan menggelar penjualan sembako murah bagi para pekerja di kawasan-kawasan industri," ujarnya.

Sambung Hanif pengalihan subsidi BBM yang saat ini terjadi akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pengalihan subsidi BBM dimaksud diperkirakan dapat mempengaruhi pengeluaran biaya hidup pekerja/buruh. Dalam rangka meringankan bebanpekerja/buruh dimaksud, diperlukan partisipasi aktif instansi/lembaga/perusahaan terkait agar pelaksanaan hubungan industrial dapat berjalan dengan baik," ucapnya