Sistem Presidesil Terhambat Multi Partai Ekstrem

Sistem Presidesil Terhambat Multi Partai Ekstrem

JAKARTA-Keberadaan multi partai ekstrem membuat sistem presidentil tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun sistem multi partai ekstrem ini, karena ada 12 parpol yang menjadi peserta pemilu 2014.

“Siapapun presiden yang terpilih akan terjebak pemerintahannya dengan sistem politik tersebut,”  kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidatullah, Gun Gun Heryanto dalam diskusi “Efektifitas Pemerintahan Menjelang Pemilu” di Jakarta, Senin,(9/12).
Mestinya yang ideal, kata Gun Gun, sistem presidentil bisa berjalan efektif melalui multi partai sederhana. Dimana paling banyak itu sekitar lima partai. “Lima partai itu ideal, menjadi multi partai sederhana. Oleh sebab itu, paling memungkinkan kalau terjadi penyederhaaan partai,” tambahnya.  
Menurut Gun Gun, dalam jangka panjang memang perlku ada semacam pengetatan parpol. Sehingga nantinya akan koalisi terbatas.
 “Kalau bicara sistem kepertaian, maka jangka panjang, harus dimulai penyederhanaan parpol. Dengn kata lain, harus ada keberanian dari masing-masing parpol dari posisi yang berbeda-beda,” paparnya.
Lebih jauh kata Gun Gun, setidaknya ada lima masalah yang membuat sistem pemerintahan tidak berjalan efektif, antara lain problem sistemik, personalitas kepemimpinan, struktural, fatsun politik, dan pertarungan opini di media massa.
“Mulai dari kasus Hambalang, Century dan lain-lainnya, parpol beusaha mendongkrak dengan menembak lawan politik,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengakui ketidaefektifan pemerintah menjelang pemilu sekarang ini karena ketidaktegasan Presiden SBY melarang menteri-menterinya untuk mencalonkan diri sebagai caleg anggota DPR.
“Sebetulnya persoalan yang terjdi saat ini, karena diciptakan sendiri, misalnya mengapa presiden tidak melarang keras menteri-menterinya nyaleg,”katanya.
Wakil Bendahara umum Partai Golkar ini berharap terjadi koalisi dua partai besar  antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan.  Menurutnya, idealnya koalisi yang dibangun pemerintahan terpilih sebaiknya cukup dua partai saja.
 “Yang baik justru dua partai besar berkoalisi, karena kalau efektif, pasti partai lain akan ikut,” tuturnya
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan  pelajaran penting yang bisa diambil ketidakefektifan pemerintahan SBY-Boediono karena membentuk koalisi tambun melalui Setgab Koalisi Pendukung pemerintah. Karena terlalu banyak harus mengakomodir berbagai macam kepentingan anggotanya, akhirnya partai-partai yang merasa kepentingannya tidak terakomodir justru menjadi sumber masalah.
“Karena itu, kalau nanti Partai Golkar akan membangun koalisi, saya berharap PDIP bisa bersama Golkar. Ini pelajaran penting bahwa koalisi besar ternyata tidak efektif,” pungkasnya. **cea

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online