Masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin yang berasal dari Jawa Barat dan Jakarta dalam orasinya mengeluhkan kurangnya keberpihakan Pemerintah kepada kaum Buruh, hal ini terbukti dari adanya kebijakan baru yang dibuat belum lama ini yakni naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk sektor industri yang dinilai akan mengancam keberlangsungan dan posisi buruh pada pekerjaannya, kenaikan upah layak 30% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sampai saat ini belum terealisasi.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut Permenkes No. 69/2013 tentang standar tarif peyanabn kesehatan pada BPJS Kesehatan karena menyebabkan rumah sakit menolak pasien peserta BPJS." Ungkap Koordinator aksi ini Tabroni kepada detak.co.Id.

Tabroni juga mengatakan hingga saat ini kepentingan ia bersama para buruh yang lain terutama masalah kesejahteraan seolah menjadi alat yang dimanfaatkan oleh para pejabat dan politikus terlebih pada musim Pemilhan Umum seperti saat ini. Tabroni menambahkan pemerintah juga dinilai tidak melihat efek dari mengguritanya praktek praktek sistem kerja kontrak (OutSourching) dan Labour Supply yang bertentangan dengan hukum yang menghilangkan hak hak konstitusional kaum buruh dimana hak para buruh tidak terpenuhi karenanya.