Print this page

Pemkot Bahas Kajian PLTS Bersama DPD RI

Pemkot Bahas Kajian PLTS Bersama DPD RI

detaktangsel.com PAMULANG - Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membahas pengelolaan sampah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

“Kita membahas mengenai rencana PLTS bersama DPD RI, terkait kesiapan dan progress dari Feasibility Study (FS). Serta apa saja yang harus dilakukan setelah proses pra FS menuju perbaikan FS ini,”ungkap Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie.

Dalam pra FS ini diketahui daya tampung sampah untuk PLTS ini mencapai 1000 ton per harinya. Dengan Listrik 15 megawatt.

Dia menambahkan rencananya PLTS ini targetnya dioperasikan pada tahun 2019 mendatang. Sehingga tahun ini akan diupayakan pemenuhan persyaratannya. Misalnya, pihak ketiga sebagai investor yang akan membantu pembiayaan yang dibutuhkan. "Ada dua ketentuan yang nantinya jadi dasar pengaturan PLTS ini. Yang pertama ada MOU bahwa PLN akan membeli listrik dari PLTS ini dari pihak ke tiga, harganya 13,5 sen per KWH USD," ungkapnya.

Yang kedua, mengatur tiping fee yang diatur oleh pemerintah daerah. Rencananya tipping fee ini bisa dibantu oleh APBN. Dengan begini keberhasilan PLTS bisa terjamin.

Dia menambahkan, saat ini Pemkot Tangsel sedang berupaya menertibkan TPS Cipeucang yang direncanakan sebagai lokasi PLTS. Sedikitnya membutuhkan lahan dua hektar untuk proyek besar ini.

Kota Tangsel menjadi salah satu daerah yang akan menyusul keberhasilan proyek PLTS di beberapa daerah. Misalnya, Denpasar, Solo dan Makassar. Sementara untuk Banten baru Kota Tangsel dan Kota Tangerang saja yang baru mengusulkan.

"Setelah ini, kami berusaha agar prosesnya bisa lebih dipercepat. Supaya target operasi bisa tercapai," singkatnya. 

Ada 9 Negara yang sudah mengajukan kerjasama untuk menjadi pihak ketiga. “Yang mengajukan, Korea, Taiwan, Singapore, Jepang, Cina dan lainnya,” katanya.

Dilokasi berbeda Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Toto Sudarto, menjelaskan, pihaknya sedang melakukan perbaikan FS. “Kita melakukan konsultasi ke Bappenas, dan dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (PPIP) terkait PLTS ini.

“Kita sudah punya pra FS, sekarang dalam proses perlengkapan FS, dan setelah itu market sounding dan lainnya,” ungkapnya.

Biaya untuk menyusun FS sebesar Rp 5 Miliar sehingga FS ini dikerjakan oleh pihak ketiga. “Untuk proses FS ini diharapkan dua bulan selesai, setelah itu langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan, sehingga di 2019 bisa terlaksana,” katanya.

Keuntungan dengan PLTS ini, Sampah di Tangsel akan bersih. “Insyallah Tangsel bersih dari sampah, dan hasil dari PLTS ini berupa tenaga listrik dapat dibeli oleh PLN, “ jelasnya.

Untuk PLTS ini belum diterapkan di Indonesia, dalam proyek ini ada 12 kota yang akan menerapkan kajian ini diantaranya Bekasi, Tangerang, Solo, Bali dan lainnya. Sedangkan untuk Negara yang sudah ingin mengajukan kerjasama yakni Korea, Jepang, Cina, dan lainnya.

“Sedangkan dana investasi ini mencapai Rp1,2 Triliun hingga Rp 1,6 triliun, cukup besar sesuai dengan sampah yang dikelolahnya,” pungkasnya.