Di Kota Tangerang Selatan ukuran mutasi jabatan. Seringkali bukan dilihat dari capaian kinerja dan kapasitas pejabatnya, titik tekannya justru ada pada loyalitas pejabat itu sendiri terhadap penguasa.

"Yang memiliki kapasitas, kredibilitas dan integritas cenderung tersisihkan karena tidak sesuai harapan dari sang penguasa, setidaknya itulah yang menjadi problem dalam mutasi pejabat di lingkungan kota Tangsel," katanya saat dihubungi Jumat (20/1/2017).

Kata dia, meskipun ada penjelasan terhadap penilaian secara objektif telah dilakukan. Namun, masyarakat belum melihat secara langsung kinerja para pejabat yang dimutasi. Mutasi menjelang kontestasi dalam hal ini Pilgub Banten, sangat rentan dengan pandangan negatif publik terhadap kredibilitas mutasi tersebut. "Karena mutasi meniscayakan pola kinerja yang baru di masing-masing dinas. Para PNS tentu dipaksa untuk beradaptasi dengan pimpinan baru, yang pada akhirnya bisa saja timbul kontrak politik terselubung untuk mendukung salah satu paslon dalam pilgub banten tahun ini," terangnya.

Menurut Syarif ada dua hal yang menjadi sorotan publik pada mutasi kali ini. Pertama kinerja pejabat dan kedua momentum politik. Selama ini tidak ada jaminan dari penguasa bahwa pejabat yang dimutasi akan membawa pemerintahan yang lebih baik, justru peluang kegagalan pun sama besarnya. Sesuai amanat Undang-undang aparatur sipil negara harus menjaga netralitasnya dalam momentum politik.

"Tugas pemimpin kota Tangsel meyakinkan publik bahwa kebijakan yang dipilihnya merupakan langkah terbaik, selanjutnya pejabat yang dimutasi juga dapat menujukkan kinerja yang lebih baik dan jauh dari keterlibatan politik praktis," tandasnya