Hal ini diungkapkan Koordinator Aliansi Guru Honorer Kota Tangsel, Yayat Supriyatna saat audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Tangsel pada Rabu, (17/5/2017).

Mereka mengadukan nasibnya ke wakil rakyat atas persoalan kesejahteraan guru. Padahal, Kota Tangsel dengan motto Modern, Cerdas dan relijius ini mengagungkan soal pendidikan. Tapi kenyataannya, tidak terhadap guru honorer. "Selain kesejahteraan jauh dari harapan, kita juga tidak mempunyai BPJS Kesehatan," katanya.

Selain itu, sambung Yayat, para guru honorer ini sering mengalami keterlambatan gajian. "Kebutuhan banyak, tetapi tidak kompensasi kita menyedihkan," ujarnya.

Untuk itu, aduan soal kesejahteraan kepada wakil rakyat ini untuk membuat regulasi khusus bagi guru honorer di Kota Tangsel. "Kami sebagai tenaga pendidik tentunya ingin diperhatikan. Setidaknya tuntutan kami bisa disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK)," ucap guru di SDN Serpong 4.

Kata dia, dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan kedepannya ada kepastian hukum yang jelas terkait honor para guru honorer, terlebih lagi anggaran di Kota Tangsel dinilai cukup tinggi. "Setahu kami APBD kita itu sangat tinggi, jadi kami yakin bisa menambahkan honor kami. Nah salah satunya ialah dengan membuat regulasi khusus itu, agar ada kepastiannya hukumnya," pungkasnya.