Menurutnya, KPU telah melakukan permainan politik yang menyebabkan berkurangnya suara partai Hanura, "Hasil rekapitulasinya diubah dari data model DA1 ke model DB. Karena itu, hasilnya tidak seimbang, ada peraihan suara partai yang bertambah dan ada yang berkurang," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, kejanggalan juga terlihat pada berita acara di Kecamatan Pancoranmas dan Kecamatan Tapos, dimana terdapat kolom yang seharusnya diisi untuk jumlah suara sah dan tidak sah di Kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut, namun dibiarkan kosong.

"Parahnya, saat dijumlah, tiba-tiba bisa muncul angka data yang sah dan tidak sah ada 114.754, tetapi kejanggalan tampak saat dikolom Model D1 DPR jumlah seluruh pengguna hak pilih 26.831.Dengan jumlah DPT 164.143. Keajaiban itu untuk berita acara rekapitulasi model D1 DPR di Kecamatan Tapos," ujar Aziz.

Aziz meilai bahwa kisruh Pileg periode 2014 - 2019 disebabkan lemahnya pengawasan, sehingga memberi KPU kesempatan dan celah untuk melakukan permainan politik.

"Kami tidak kalah, kami dikalahkan, karena itu kami menuntut ke jalur MK. Jadi, kembalikan hak kami dan bersiaplah penyelenggara pemilu terutama KPU," pungkasnya.

Sementara itu, ditempat berbeda, Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Syamsul Marasabessy, menerangkan, ada dua laporan dari Partai Hanura terkait kecurangan pemilu yang menimpa calegnya.

"Untuk DPR RI ada 1 yakni Syahrial Yusuf dan untuk DPRD Kota Depok dapil Cimanggis ada 1 yakni Aditya Krisna Kusuma. DPC menyerahkan kepada mekanisme yang benar dan agar berjalan dengan baik," terang Marasabessy.