Wali Kota : ASN Tangsel Harus Jadi Contoh Taat Pajak dan Motivator Pajak

Detaktangsel.com, CIPUTAT - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tangsel harus menjadi contoh dalam taat membayar pajak tepat waktu. Serta menjadi motivator pajak kepada masyarakat.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Sampaikan Pendapat Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Sampaikan Pendapat Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Detaktangsel.com, KOTA SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar sependapat dengan penjelasan DPRD Provinsi Banten atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk dapat dibahas lebih lanjut.

Rafael Alun Trisambodo. (MI/Susanto)

VIDIO: Rafael Alun Trisambodo Punya Rumah Miliaran Pajaknya Cuma Rp300 Ribuan

Detaktangsel.com WOOW -- Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diketahui punya beberapa rumah mewah, salah satunya di Manado.

Tangsel Setor Pajak Pusat Semester 1 Sebesar Rp 36, 8 Miliar

Tangsel Setor Pajak Pusat Semester 1 Sebesar Rp 36, 8 Miliar

Detaktangsel.com, CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyetor pajak pusat semester 1 sebesar 36,8 Miliar. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan penandatangan berita acara rekonsiliasi penyetoran pajak pusat semester 1 tahun 2022 di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Senin (22/8).

Sosialisasi Ekstensifikasi Pajak BPHTB, Benyamin Harap Target Terealisasi

Sosialisasi Ekstensifikasi Pajak BPHTB, Benyamin Harap Target Terealisasi

Detaktangsel.com, SERPONG UTARA -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan sosialisasi ekstensifikasi penerimaan pajak daerah sektor BPHTB, bertempat di Sol Marina Hotel Serpong Utara, Kamis (19/5).

Tunggakan Pajak Kendaraan di Tangsel Capai Rp 78 Miliar

Tunggakan Pajak Kendaraan di Tangsel Capai Rp 78 Miliar

detakbanten.com, TANGSEL - Unit Pelayanan Teknis Sistem Manunggal Satu Atap (UPT Samsat) Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berencana untuk melakukan realisasi pajak kendaraan. Sebab, sebanyak 108 ribu kendaraan bermotor di Tangsel menunggak pembayaran pajak di tahun 2020, Senin (1/2/2021).

Suasana seminar pajak di STAN.

Pelaku UMKM Diedukasi Soal Pajak

detaktangsel.com PONDOK AREN--Sebanyak 250 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) antusias mengikuti seminar kewirausahaan yang diadakan UMKM Sahabat Pajak (USP) Kota Tangsel bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) di Gedung G Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Bintaro, Rabu (19/9/2018).

DPRD Desak Tutup Restoran Pengemplang Pajak

DPRD Desak Tutup Restoran Pengemplang Pajak

detaktangsel.com SERPONG-Capaian pajak dari restoran yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), hingga tahun ini belum mencapai target. Dimana, hingga pada perubahan ini, pajak yang diambil dari restoran yang tersebar di Kota Tangsel baru menembus angka Rp218 miliar. Angka tersebut, jauh dari target yang ditetapkan Komisi lll DPRD Kota Tangsel yakni mencapai Rp250 miliar.

Ketua Komisi lll DPRD Kota Tangsel, Amar.

Tahun Ini, Warteg dan Rumah Makan Di Tangsel Bisa Kena Pajak

Detaktangsel.com SERPONG--Maraknya Warteg dan sajian kuliner kelas-kepas tenda di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), akan dikenakan wajib pajak. Hal ini menyusul adanya poin perubahan hasil revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak Nomor 7 Tahun 2010 yang dirubah menjadi Perda Pajak Nomor 3 Tahun 2017 yang mengharuskan Warteg kena wajib pajak usaha kuliner.

Pemeriksaan Pajak Daerah di Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Pelaksanaan Perwal Nomor 1 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan Pajak Daerah di Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Pelaksanaan Perwal Nomor 1 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak Daerah

Detaktangsel.comTANGSEL - Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Page 1 of 2
Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online